SULTRAONE.com.Konawe — Pemerintah Kabupaten Konawe kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan desa. Kamis pagi (25/9/2025), Bupati Konawe H. Yusran Akbar, ST, secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang digelar di Hotel Nugraha, Unaaha.
Acara strategis ini turut dihadiri Wakil Bupati Konawe H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si, Anggota DPD-RI Leni Andriani Surunuddin, Kepala Perwakilan BPKP Sultra Harry Bowo, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Konawe.
Desa Bukan Sekadar Penerima Dana
Dalam sambutannya, Bupati Yusran menegaskan bahwa desa bukan hanya penerima dana transfer dari pemerintah, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“Jangan sampai setelah ikut workshop, malah banyak temuan dari BPKP! Artinya, kepala desa tidur semua,” tegas Yusran, disambut tawa dan tepuk tangan peserta.
Ia memaparkan bahwa pada tahun 2025, dana transfer desa di Kabupaten Konawe mencapai Rp211 miliar, angka yang sangat besar untuk menggerakkan pembangunan. Namun, ia memberi peringatan bahwa pada 2026 dana transfer kemungkinan akan berkurang.
“Ini bukan alasan untuk bersedih, tapi tantangan bagi kita semua untuk lebih kreatif memanfaatkan potensi lokal,” ujarnya.
Program Unggulan: Jagung, Lengkeng, dan Dapur Bergizi Gratis
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Pemkab Konawe telah merancang berbagai program berbasis desa. Salah satunya adalah penanaman jagung 10 hektar per desa di lebih dari 145 desa. Program ini ditopang oleh kebijakan alokasi 20% dana desa untuk ketahanan pangan, sesuai instruksi Presiden.
Tak hanya itu, Konawe kini mengembangkan desa tematik lengkeng di dua kecamatan. Panen perdana menunjukkan kualitas buah yang sangat baik, bahkan berpotensi ekspor. “Buah lengkeng kita mahal di pasar. Ini peluang besar, sekaligus bisa mendukung program makan bergizi gratis,” jelas Bupati.
Program paling inovatif yang kini berjalan adalah Dapur Makan Bergizi Gratis. Saat ini sudah ada 10 dapur yang beroperasi, akan bertambah menjadi 14 dapur minggu depan, dan ditargetkan 33 dapur pada Desember 2025.
“Satu dapur menghabiskan Rp1 miliar per bulan. Jika 33 dapur beroperasi, maka Rp33 miliar per bulan akan mengalir ke ekonomi lokal. Petani, peternak, nelayan, UMKM semua akan merasakan dampaknya,” papar Yusran.
Menurutnya, dana itu bukan untuk birokrasi, melainkan langsung menyentuh rantai ekonomi rakyat. Dengan begitu, desa benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat.
Workshop Jadi Ruang Kolaborasi
Bupati menekankan bahwa workshop ini bukan sekadar seremonial, tetapi ruang kolaborasi nyata antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa.
“Jangan malu bertanya. Kalau tidak tahu, cari tahu. Kita semua punya tanggung jawab bersama mewujudkan Konawe Bersahaja: Berdaya Saing, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan,” pesannya kepada seluruh kepala desa.
Acara ini merupakan kerja sama Pemkab Konawe, BPKP Perwakilan Sultra, dan Pemprov Sultra. Tujuannya jelas: memperkuat tata kelola keuangan desa, mendorong inovasi berbasis potensi lokal, serta mendukung visi besar “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Konawe Bersahaja.”
Dengan strategi itu, Bupati Yusran berharap desa di Konawe tidak hanya menjadi penerima dana, tetapi benar-benar menjadi pusat ekonomi kerakyatan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.(Red/SO)
Komentar