SULTRAONE.com.Konawe – Ratusan guru honorer di Kabupaten Konawe kembali turun ke jalan menyuarakan kekecewaan mereka. Pada Selasa (16/9/2025), para tenaga pendidik itu menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Konawe setelah hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu diumumkan tanpa meluluskan satu pun guru dari wilayah Konawe.
Situasi aksi berlangsung tertib namun penuh dengan teriakan aspirasi. Para guru menuntut keadilan serta kepastian nasib mereka yang selama ini mengabdikan diri di sekolah-sekolah tanpa status yang jelas.
“Kami sudah lama mengabdi, tapi justru tidak ada satupun yang lolos seleksi PPPK paruh waktu. Ini bentuk ketidakadilan,” seru salah satu peserta aksi.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., MM., langsung menemui massa. Politisi PDI Perjuangan tersebut menyatakan komitmennya untuk tidak tinggal diam atas persoalan yang menimpa guru-guru honorer. Ia menegaskan akan meminta Komisi III DPRD Konawe membahas persoalan ini secara khusus.
“Dari beberapa aspirasi yang masuk hari ini, kami akan panggil Komisi III agar semuanya bisa teragenda dengan baik. Hari Kamis langsung saya tindak lanjuti,” tegas Made di hadapan para demonstran.
Tak hanya itu, Made juga memberikan apresiasi atas keberanian para guru honorer yang terus menyuarakan hak mereka. Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban moral dan politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, terlebih lagi para tenaga pendidik yang berada di garda terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa.
“Apa yang menjadi aspirasi pasti kami tindak lanjuti. Kami ada karena kalian yang berada di luar sana. Kami akan merasa bangga jika keinginan dan kebutuhan masyarakat benar-benar bisa diperjuangkan,” katanya penuh semangat.
Dalam kesempatan itu, Made juga menyampaikan sisi personalnya yang pernah berprofesi sebagai guru. Ia mengaku memahami betul situasi dan perjuangan para honorer.
“Saya juga seorang guru. Apa yang kalian rasakan, saya juga merasakan. Karena itu, saya akan segera menyurati pihak-pihak terkait agar masalah ini bisa ditangani,” tandasnya.
Pernyataan Ketua DPRD Konawe ini memberi sedikit harapan bagi para guru honorer yang hadir dalam aksi. Mereka menilai komitmen dari wakil rakyat sangat penting untuk memastikan isu kesejahteraan tenaga pendidik tidak hanya berhenti pada janji semata, melainkan benar-benar masuk dalam agenda kerja DPRD dan pemerintah daerah.
Aksi damai para guru honorer ini menjadi penegasan bahwa perjuangan mereka masih panjang. Namun dengan adanya dukungan dari lembaga legislatif, harapan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian status sebagai tenaga pendidik semakin terbuka lebar.(Red/SO)
Komentar