SULTRAONE.com.KONAWE — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Konawe mengecam keras dugaan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah puluhan siswa dan seorang guru di wilayah Kecamatan Tongauna mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi makanan MBG.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Konawe, Ian Saputra, menilai insiden tersebut harus menjadi perhatian serius karena program MBG menyangkut langsung keselamatan peserta didik dan menggunakan anggaran negara.
Ia mempertanyakan fungsi pengawasan Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Konawe, Nopri Al Ikmansyah, terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya SPPG Tongauna-Asao yang mendistribusikan makanan ke sekolah tersebut.
“Kami sangat menyayangkan dan mengutuk keras ketidakbecusan Korwil BGN Konawe dalam melakukan fungsi pengawasan ke bawah. Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis ini menggunakan anggaran negara yang besar dan menyangkut keselamatan anak-anak kita. Ini bukan tempat untuk amatiran atau kelalaian yang mengorbankan nyawa manusia,” tegas Ian Saputra dalam keterangan tertulisnya.
KNPI Soroti Sistem Pengawasan
Ian mengatakan, kejadian tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan teknis di lapangan. Menurutnya, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan mulai dari proses pengadaan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi ke sekolah.
Sorotan KNPI Konawe muncul di tengah adanya laporan mengenai dugaan kelalaian dalam proses pelabelan dan distribusi makanan.
KNPI menilai setiap tahapan penyediaan makanan MBG seharusnya mengikuti standar operasional prosedur (SOP) secara ketat untuk memastikan makanan yang diterima siswa aman dikonsumsi.
“Kalau benar ada kelalaian dalam proses pelabelan maupun distribusi, ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan harus dievaluasi secara menyeluruh. Jangan sampai persoalan administrasi atau kelalaian teknis justru berdampak terhadap keselamatan anak-anak,” kata Ian.
Berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari pemberitaan dan keterangan terkait penanganan kejadian, jumlah warga sekolah yang mengalami keluhan kesehatan sempat berbeda antarinstansi.
Data Dinas Kesehatan Konawe yang diberitakan sejumlah media menyebut terdapat 59 orang, terdiri dari 58 siswa dan satu guru. Sebanyak 22 orang telah dipulangkan setelah kondisinya membaik, sementara korban lainnya mendapat penanganan di RSUD Konawe, RS Setia Bunda dan Puskesmas Tongauna.
Sementara itu, kepolisian sebelumnya menyampaikan data awal sebanyak 32 siswa mendapatkan perawatan medis. Para siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan seperti mual, muntah, gatal-gatal, pusing hingga sesak napas.
Di tengah proses pemeriksaan tersebut, operasional SPPG Tongauna-Asao telah dihentikan sementara oleh BGN Pusat. Korwil BGN Konawe Nopri Al Ikmansyah membenarkan bahwa surat penghentian operasional telah diterbitkan.
Meski muncul dugaan makanan tertentu berkaitan dengan kejadian tersebut, penyebab pasti keluhan kesehatan para siswa belum dapat dipastikan.
Pemeriksaan sampel makanan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab sebenarnya. Karena itu, berbagai pihak diminta tidak terburu-buru menyimpulkan sumber keracunan sebelum hasil pemeriksaan laboratorium keluar.
Polres Konawe juga telah melakukan pemantauan terhadap para korban serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan tenaga kesehatan. Polisi menegaskan bahwa proses penelusuran masih dilakukan berdasarkan fakta di lapangan.
Atas kejadian tersebut, DPD KNPI Konawe mendesak Kepala Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi terhadap jajaran BGN di daerah, termasuk mengevaluasi posisi Nopri Al Ikmansyah sebagai Korwil BGN Konawe.
KNPI juga meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi secara menyeluruh untuk memastikan ada atau tidaknya kelalaian dalam penyelenggaraan program MBG.
Selain itu, KNPI meminta penghentian sementara operasional SPPG yang berkaitan dengan kejadian tersebut disertai audit menyeluruh terhadap standar higiene dan sanitasi sebelum kembali beroperasi.
KNPI juga meminta pihak penyelenggara memastikan seluruh biaya pemulihan medis para korban ditangani secara bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Ian, evaluasi harus dilakukan bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Program MBG merupakan program yang baik karena menyasar pemenuhan gizi anak-anak. Tetapi pelaksanaannya harus benar-benar profesional, transparan dan mengutamakan keselamatan penerima manfaat,” ujarnya.
Ian menegaskan KNPI Konawe akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan meminta seluruh pihak membuka informasi secara transparan kepada publik.
Ia menilai masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai penyebab kejadian sekaligus jaminan bahwa makanan yang diberikan melalui program MBG benar-benar aman bagi siswa.
“Nyawa siswa bukan kelinci percobaan. Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas. Jika tidak ada evaluasi radikal dan tindakan tegas dari pusat, kami dari barisan pemuda siap bergerak untuk memastikan keselamatan adik-adik sekolah di Kabupaten Konawe terlindungi dari pengelola program yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Ian Saputra.
Sementara itu, penyebab pasti dugaan keracunan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dengan demikian, seluruh pihak diharapkan mengedepankan fakta hasil pemeriksaan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Laporan : Redaksi
Komentar