SULTRAONE.com, KONAWE – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe, H. Muhammad Wadio, menuntaskan rangkaian kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di daerah pemilihannya (Dapil), Minggu (7/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak 2 Juni 2026 tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat mereka.
Sebagai bagian dari tugas konstitusional anggota legislatif, reses dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memperkuat fungsi representasi,pengawasan, dan penganggaran yang melekat pada DPRD. Melalui kegiatan ini, anggota dewan turun langsung ke lapangan guna mengetahui kondisi riil yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut melaksanakan reses di lima titik yang tersebar di tiga kecamatan di Kabupaten Konawe. Kelima lokasi itu meliputi Desa Napoosi di Kecamatan Onembute, Desa Meraka dan Desa Tanggobu di Kecamatan Lambuya, serta Desa Baruga dan Desa Tamesandi di Kecamatan Uepai.
Dalam setiap pertemuan, H. Muhammad Wadio berdialog secara terbuka dengan masyarakat. Berbagai masukan, usulan pembangunan, hingga persoalan yang dihadapi warga menjadi bahan diskusi yang dicatat untuk diperjuangkan pada tingkat pembahasan anggaran dan program pembangunan daerah.
Menurutnya, kegiatan reses merupakan instrumen penting dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah. Dengan turun langsung ke tengah masyarakat, anggota DPRD dapat mengetahui secara detail persoalan yang terjadi sekaligus memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan warga.
Melalui kegiatan reses ini, kami dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat. Semua usulan yang disampaikan akan kami inventarisasi dan perjuangkan agar dapat masuk dalam program pembangunan daerah serta diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2027,” ujar H. Muhammad Wadio.
Selama pelaksanaan reses, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi yang menjadi kebutuhan prioritas di wilayah masing-masing. Beberapa di antaranya berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan desa yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah guna mendukung mobilitas warga dan aktivitas perekonomian.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana pertanian mengingat sebagian besar warga menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dukungan terhadap fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi aspirasi yang banyak disampaikan dalam forum reses tersebut.
Salah satu isu yang cukup mendapat perhatian warga adalah layanan jaminan kesehatan. Dalam dialog bersama masyarakat, muncul keinginan sebagian warga untuk beralih dari kepesertaan BPJS Mandiri ke program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dianggap dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu.
Menanggapi hal tersebut, H. Muhammad Wadio menyatakan akan berupaya memfasilitasi aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah agar dapat dikaji dan direalisasikan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Saat ini masyarakat ingin beralih dari BPJS Mandiri ke Jamkesda. Dan ini yang akan kami coba fasilitasi ke pihak pemerintah agar apa yang menjadi keinginan masyarakat bisa direalisasikan,” katanya.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Asaki Raya, H. Muhammad Wadio menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh aspirasi yang telah dihimpun selama masa reses. Menurutnya, setiap usulan masyarakat akan dibawa dan diperjuangkan dalam pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Konawe sehingga dapat menjadi bagian dari program prioritas pembangunan daerah.
Ia berharap hasil reses yang telah dilaksanakan di lima desa tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah pada tahun mendatang.
Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.
Melalui kegiatan reses ini, DPRD Kabupaten Konawe kembali menunjukkan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memastikan setiap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat tersalurkan melalui mekanisme pembangunan yang tepat sasaran.
Laporan: Redaksi
Komentar