SULTRAONE.com.Kendari – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (27/8/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, para Ketua Kadin Provinsi se-Indonesia, serta pengurus Kadin kabupaten/kota se-Sultra.
Ketua Kadin Sultra Anton Timbang dalam laporannya menyampaikan bahwa Rapimprov menjadi ajang evaluasi perkembangan dunia usaha sekaligus perumusan program kerja strategis ke depan.
“Sejak dilantik pada Maret 2021, kami konsisten melaksanakan ekspose tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat,” kata Anton.
Anton menegaskan, ada dua program prioritas yang kini menjadi fokus utama Kadin Sultra, yakni Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan investasi pemanfaatan aspal Buton.
Program MBG, jelas Anton, selaras dengan prioritas nasional pemerintahan Prabowo–Gibran. Kadin Sultra telah menyiapkan 55 unit Sentra Pangan dan Gizi (SPPG), meski baru 35 unit yang diajukan.
“Setiap SPPG menyerap sekitar 50 tenaga kerja. Ribuan lapangan kerja baru bisa tercipta, sekaligus memberi dampak langsung bagi petani, peternak, dan nelayan melalui peningkatan permintaan bahan pangan,” jelasnya.
Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi langkah Kadin Sultra yang dinilai mampu menghadirkan program pro-rakyat dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program MBG bukan hanya solusi mengatasi masalah gizi, tetapi juga bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah pusat mendukung penuh inisiatif seperti ini,” tegas Tito.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menilai Rapimprov Kadin Sultra menjadi momentum memperkuat sinergi antara Kadin dan pemerintah daerah, terutama dalam pemberdayaan UMKM.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan Kadin Indonesia, program prioritas Kadin Sultra diharapkan mampu berjalan optimal serta memberi dampak nyata bagi masyarakat dan ekonomi daerah.(Red/SO)
Komentar