SULTRAONE.com.Konawe – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berkomitmen untuk memperkuat fungsi pengawasan. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, terutama dari sektor pertambangan yang dinilai belum tergarap maksimal.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, mengungkapkan bahwa selama ini pengawasan belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran.
“Berbicara pengawasan tentu berkaitan dengan dukungan anggaran. Kalau anggaran pengawasan terbatas, ruang gerak kami juga terbatas,” tegas Made saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-PPAS-P) pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Menurutnya, pengawasan yang lemah menjadi celah bagi daerah untuk kehilangan potensi pendapatan. Oleh karena itu, Made Asmaya berjanji untuk meningkatkan pengawasan, terutama di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam.
Perkuat Data untuk Tingkatkan Dana Bagi Hasil
Senada dengan Ketua DPRD, Ketua Komisi II DPRD Konawe, Eko Saputra Jaya, menyoroti pentingnya data yang akurat untuk mendongkrak pendapatan daerah. Ia menyebut, minimnya PAD juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan.
“Karena kita tidak punya data yang kuat, kita cenderung menerima berapa pun jumlah DBH yang ditransfer pemerintah pusat atau provinsi. Ini yang harus kita ubah,” ujar Eko.
Eko menambahkan, dengan data yang kuat, daerah bisa mengetahui secara pasti berapa DBH yang seharusnya menjadi hak mereka.
Eko membandingkan kondisi di Konawe dengan Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang berhasil meraih DBH cukup besar karena memiliki data yang kuat dan pengawasan yang ketat.
“Kalau kita bisa memperkuat data, kita bisa tahu persis berapa DBH yang seharusnya menjadi hak kita,” jelasnya.
Kunjungan Kerja ke Lokasi Tambang Jadi Langkah Konkret
Sebagai langkah konkret, DPRD Konawe berencana melakukan kunjungan kerja langsung ke Kecamatan Routa. Wilayah ini dikenal memiliki banyak aktivitas pertambangan, namun kontribusinya terhadap PAD dinilai masih sangat minim.
“Kita akan turun langsung ke lapangan bersama pemerintah. Di Routa banyak perusahaan tambang, tapi kontribusinya terhadap PAD masih sangat minim,” ungkap Made Asmaya. Ia menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan yang bisa dioptimalkan.
“Tanpa pengawasan di lapangan, kita tidak akan tahu sumber-sumber pendapatan yang bisa kita tarik untuk daerah,” pungkasnya.
Dengan pengawasan yang lebih kuat dan data yang valid, DPRD Konawe berharap dapat meningkatkan PAD dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor pertambangan demi kemajuan daerah.(Red/SO)
Komentar