SultraOne.Com, Konawe – Wakil Bupati Kabupaten Konawe Gusli Topan Sabara (GTS), melakukan peninjauan kesiapan armada penanggulangan banjir di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe. Senin, 20 Juli 2020.
Berdasarkan data BPBD, dari total 29 kecamatan yang ada di Konawe, ada 16 kecamatan, 50 Desa terdampak Banjir akibat hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi menguyur Kabupaten Konawe.
Hingga saat ini, daerah yang terendam banjir dengan ketinggian bervariasi 2-3 meter. Warga terdampak banjir berjumlah 1.483 kepala keluarga (KK). 558 KK diantaranya saat ini sudah berada di tenda-tenda pengungsian yang disediakan pemerintah setempat.
GTS mengatakan, untuk warga yang sudah berada di pengungsian, pemerintah daerah Konawe sudah menyalurkan bantuan berupa selimut, tikar dan perlengkapan pengungsi lainnya. Pemkab pun akan menyalurkan cadangan beras pemerintah sebanyak 100 ton untuk penanganan bencana tahun 2020.
“Warga terdampak lain yang masih bertahan di rumah tetap akan dibantu pemenuhan pangannya selama banjir,” ungkap GTS.
Lanjut Gusli, Permasalahan banjir sangat berdampak terhadap ekonomi warga, dari data yang diterimanya, ada 15.483 hektar lahan produktif masyarakat ikut terendam banjir.
“Lahan produktif itu terdiri dari areal persawahan, kebun dan areal tambak ikan milik warga. Dampak ekonomi itu tentunya semakin membuat warga dirundung duka yang berlipat ganda. Kita bersyukur banjir tidak menelan korban jiwa. Namun untuk taksiran kerugian kita belum hitung,” Kata Gusli
Gusli menambahkan, kelengkapan armada yang dimiliki BPBD Konawe masih representatif untuk menunjang mobilisasi tim reaksi cepat (TRC) dalam kelancaran evakuasi warga terdampak banjir. Selain perahu karet, perahu jenis katamaran juga standby di BPBD Konawe sebanyak dua unit.
“Kalau perahu Dolphin tidak bisa diturunkan untuk evakuasi warga. Mesinnya besar 60 PK, medannya cocok di laut kalau diturunkan evakuasi rumah warga bisa tersapu,” terang Ketua DPC PAN Konawe.
Sambung Gusli, selain guyuran hujan, banjir di Konawe juga disebabkan adanya perambahan hutan (ilegal logging) di wilayah hulu Konawe. Sementara kewenangan pemkab Konawe terkait pengelolaan hutan tereduksi dengan keluarnya Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
“Kebijakan pengelolaan hutan sekarang ditarik ke pemprov Sultra. Sehingga, ilegal logging rawan terjadi di wilayah hulu sungai Konaweha. Belum lagi, sungai Lahambuti disebelah utara dan sungai Rawa Aopa di sebelah selatan Konawe. Air dari sungai-sungai itu semuanya mengalir melewati Konawe,” tutup GTS.
Lapotan : Redaksi
Komentar