SULTRAONE.com.KONAWE – Kabupaten Konawe mencatat penurunan angka kemiskinan menjadi 11,46 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret 2026 yang dirilis pada 20 Oktober 2026. Capaian tersebut menunjukkan penurunan sebesar 1,32 poin persentase dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebesar 12,78 persen.
Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST., menyebut capaian tersebut sebagai perkembangan positif dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan, penurunan angka kemiskinan Konawe juga menjadi yang tertinggi di antara kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara.
Saat ditemui awak media di Unaaha, Rabu (21/10/2026), Yusran menegaskan bahwa pencapaian itu merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah, berbagai pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian lokal.
“Ini adalah rekor terbaik bagi Konawe. Turunnya angka kemiskinan hingga 11,46 persen, serta penurunan yang tertinggi se-Sultra, menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan yang kita jalankan berjalan tepat sasaran,” tegas Yusran Akbar.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur perkembangan pembangunan daerah. Namun, keberhasilan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari berkurangnya persentase penduduk miskin, melainkan juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
Berdasarkan angka yang disampaikan, persentase penduduk miskin di Konawe turun dari 12,78 persen pada 2025 menjadi 11,46 persen pada 2026.
Penurunan sebesar 1,32 poin persentase tersebut menunjukkan perubahan yang lebih besar dibandingkan penurunan rata-rata Sulawesi Tenggara yang disebut sebesar 0,52 poin persentase.
Capaian ini turut mengubah posisi Konawe dalam peta kemiskinan regional. Kabupaten Konawe kini berada di urutan ketujuh sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulawesi Tenggara, berdasarkan data yang dirujuk dalam keterangan tersebut.
Meski demikian, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan untuk memastikan penurunan tersebut dapat dipertahankan pada periode berikutnya. Upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan kebijakan yang berkelanjutan, terutama dalam memperkuat daya beli masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi rumah tangga.
Selain persentase penduduk miskin, indikator lain yang menjadi perhatian adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
Indeks Kedalaman Kemiskinan menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan memperhitungkan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin sehingga dapat memberikan gambaran mengenai ketimpangan kondisi ekonomi kelompok tersebut.
Yusran menjelaskan bahwa penurunan kedua indikator itu penting karena keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya diukur dari jumlah penduduk yang keluar dari kategori miskin, tetapi juga dari membaiknya kondisi ekonomi masyarakat yang masih tergolong miskin.
“Artinya, tidak hanya jumlah orang miskin yang berkurang signifikan, tetapi jarak pengeluaran mereka terhadap garis kemiskinan juga semakin mengecil, dan ketimpangan di antara sesama penduduk miskin juga menyempit,” jelasnya.
Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memastikan berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Pendekatan tersebut penting agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Dalam data yang disampaikan, garis kemiskinan Kabupaten Konawe tercatat sebesar Rp486.575 per kapita per bulan.
Garis kemiskinan merupakan batas pengeluaran minimum yang digunakan BPS untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam kategori penduduk miskin. Pengukurannya memperhitungkan kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
Angka tersebut bukan berarti seluruh penduduk yang memiliki pengeluaran di bawah batas itu mempunyai kondisi ekonomi yang sama. Tingkat kebutuhan, jumlah anggota rumah tangga, akses terhadap pekerjaan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar tetap menjadi bagian penting dalam memahami persoalan kemiskinan.
Karena itu, penurunan angka kemiskinan perlu diikuti dengan kebijakan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah tangga yang rentan jatuh kembali ke bawah garis kemiskinan.
Meski mencatat penurunan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Konawe menegaskan bahwa capaian tersebut bukan alasan untuk mengurangi upaya pengentasan kemiskinan.
Ke depan, perhatian pemerintah akan diarahkan pada pemeliharaan daya beli masyarakat dan penguatan ekonomi lokal agar penurunan angka kemiskinan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Penguatan sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber penghidupan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar merupakan sejumlah aspek yang perlu terus diperhatikan dalam pembangunan daerah.
Di sisi lain, evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan juga penting dilakukan untuk memastikan intervensi pemerintah tepat sasaran. Data yang akurat dibutuhkan agar bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan program peningkatan kesejahteraan dapat menjangkau kelompok masyarakat sesuai kebutuhan.
Bagi Kabupaten Konawe, tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan angka kemiskinan di bawah capaian sebelumnya, tetapi memastikan bahwa peningkatan kesejahteraan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Penurunan dari 12,78 persen menjadi 11,46 persen menjadi perkembangan yang patut dicermati dalam evaluasi pembangunan daerah. Namun, keberlanjutan capaian tersebut tetap bergantung pada konsistensi kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk tumbuh secara mandiri.
Pemerintah Kabupaten Konawe pun dihadapkan pada agenda lanjutan untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat sehingga hasil pembangunan tidak hanya tercermin dalam indikator statistik, tetapi juga dalam meningkatnya kemampuan warga memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh penghidupan yang lebih layak.
Dengan capaian tersebut, Pemkab Konawe menargetkan tren penurunan kemiskinan dapat terus berlanjut melalui program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.(Red/SO)
Komentar