SULTRAONE.com.KONAWE — Dugaan keracunan setelah menyantap makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Puluhan siswa SMAN 20 Konawe, Kecamatan Tongauna, dilaporkan mengalami keluhan kesehatan usai mengonsumsi menu MBG pada Kamis (24/9/2026).
Sebanyak 27 siswa dilaporkan mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Konawe setelah mengalami sejumlah gejala, di antaranya gatal-gatal, pusing hingga muntah-muntah. Polisi juga telah turun ke lokasi untuk melakukan pendataan serta mengambil sampel makanan yang dikonsumsi para siswa. Sampel tersebut selanjutnya akan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut.
Peristiwa tersebut mendapat sorotan dari Ketua DPD KNPI Sulawesi Tenggara, Agus Salim Misman, S.E. Ia meminta dugaan keracunan tersebut tidak dianggap sebagai persoalan teknis semata, tetapi harus ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan keamanan pelaksanaan program MBG.
“Ini bukan sekadar insiden teknis. Ketika anak-anak menjadi korban dari program yang seharusnya menyehatkan, persoalannya adalah tata kelola, pengawasan, dan tanggung jawab negara. Tidak ada ruang toleransi terhadap kelalaian,” ujar Agus.
Menurut Agus, MBG merupakan program strategis yang menyasar kebutuhan gizi anak-anak. Karena itu, setiap tahapan pelaksanaannya harus memenuhi standar keamanan pangan, mulai dari pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.
Ia meminta aparat penegak hukum bersama Badan Gizi Nasional dan Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan secara transparan dan profesional terhadap dugaan kejadian di Tongauna.
“Jika ditemukan kelalaian, sanksi harus ditegakkan sesuai ketentuan. Jangan ada yang dilindungi atas nama program prioritas,” tegasnya.
KNPI Sultra Minta Seluruh SPPG Diaudit
Agus Salim juga mendorong adanya evaluasi dan audit terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program MBG di Sulawesi Tenggara.
Menurut dia, pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan terhadap satu titik yang mengalami persoalan. Standar keamanan pangan perlu dipastikan berjalan di seluruh rantai pelayanan.
Audit tersebut, kata Agus, perlu mencakup kondisi dapur, kebersihan lingkungan pengolahan, kualitas bahan baku, proses memasak, penyimpanan makanan, distribusi hingga mekanisme pengawasan sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
“Jangan menunggu korban bertambah di daerah lain. Satu dapur bermasalah, seluruh rantai harus diperiksa. Hasil audit harus dibuka kepada publik,” katanya.
Ia menilai dugaan kejadian di Konawe harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan MBG di Sulawesi Tenggara.
Apalagi, menurut Agus, persoalan keamanan makanan dalam pelaksanaan program MBG juga menjadi perhatian di sejumlah daerah lain. Karena itu, evaluasi menurutnya perlu diarahkan pada pembenahan sistem dan bukan hanya penyelesaian setelah terjadi insiden.
Polisi Ambil Sampel Makanan
Sementara itu, dalam penanganan awal kasus di SMAN 20 Konawe, polisi telah mendatangi sekolah dan melakukan pendataan terhadap siswa yang mengalami keluhan.
Kasat Reskrim Polres Konawe AKP Laode Muh Jefri Hamzah menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil sampel makanan untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti keluhan kesehatan yang dialami para siswa sekaligus memastikan apakah terdapat kaitan antara makanan MBG yang dikonsumsi dengan gejala yang muncul.
Menu yang dikonsumsi siswa pada hari kejadian dilaporkan terdiri dari nasi, bakso, tahu, pisang, kuah bakso, serta sayuran berupa wortel dan buncis.
Hingga saat ini, penyebab pasti keluhan kesehatan tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Polisi juga masih melakukan pendataan terhadap jumlah siswa yang mengalami keluhan.
KNPI Buka Kanal Pengaduan
Agus Salim menegaskan KNPI Sultra akan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan dugaan persoalan dalam pelaksanaan MBG di wilayah Sulawesi Tenggara.
Langkah tersebut, kata dia, dimaksudkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan kelalaian, persoalan kebersihan, kualitas makanan maupun persoalan lain dalam pelaksanaan program tersebut.
KNPI Sultra juga menyatakan siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan dan aparat penegak hukum untuk mengawal persoalan tersebut.
“Jangan menunggu korban bertambah. Libatkan pengawas independen, perkuat kanal pengaduan warga, dan pastikan setiap temuan ditindaklanjuti,” ujar Agus.
Ia menegaskan bahwa keselamatan dan keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.
“Anak-anak Sulawesi Tenggara berhak atas makanan yang aman. MBG harus diselamatkan dengan tata kelola yang benar, bukan dibiarkan menjadi beban moral. Kami tidak akan berhenti pada pernyataan,” pungkas Agus Salim Misman.
Laporan : Redaksi
Komentar