SULTRAONE.com.KONAWE – Ratusan sopir dump truk yang tergabung dalam Perkumpulan Sopir Truk Kabupaten Konawe menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, Senin (2/2/2026).
Aksi ini menjadi luapan kekecewaan para sopir akibat penutupan aktivitas tambang galian C yang telah berlangsung hampir dua pekan dan berdampak langsung pada penghasilan mereka.
Dengan membawa spanduk dan menyuarakan tuntutan secara bergantian, massa aksi meminta pemerintah daerah segera memberikan kepastian kebijakan terkait operasional tambang pasir yang menjadi sumber utama mata pencaharian para sopir dump truk. Mereka menilai penutupan tambang tanpa solusi konkret telah membuat ratusan kepala keluarga kehilangan penghasilan.
Para sopir menegaskan bahwa selama penutupan berlangsung, mereka praktis tidak bisa bekerja. Kondisi ini diperparah dengan kewajiban ekonomi sehari-hari yang terus berjalan, mulai dari biaya keluarga hingga cicilan kendaraan.
Aksi unjuk rasa tersebut diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Konawe, Dedy, SE, yang mewakili Ketua Komisi II DPRD Konawe yang saat ini tengah menjalankan tugas kedinasan di luar daerah. DPRD Konawe kemudian memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama perwakilan sopir dump truk di Ruang Gusli Topan Sabara, Gedung DPRD Konawe.
Dalam hearing tersebut, perwakilan sopir secara tegas menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah dapat memberikan kepastian dalam waktu dekat, khususnya dalam pekan ini, terkait dibukanya kembali aktivitas tambang galian C.
Mereka berharap ada kebijakan sementara yang memungkinkan tambang tetap beroperasi sambil menunggu proses perizinan diselesaikan.
Ditemui usai menerima perwakilan massa aksi, Dedy menjelaskan bahwa aspirasi utama para sopir adalah keinginan untuk kembali bekerja secara normal.
Menurutnya, DPRD Konawe memahami keresahan yang dialami para sopir dump truk yang selama hampir dua minggu kehilangan mata pencaharian.
“Hari ini kami telah menerima aspirasi teman-teman sopir dump truk di Kabupaten Konawe yang sudah hampir dua minggu tidak bisa beroperasi. Sebagai bentuk kepedulian DPRD, kami menawarkan dua opsi solusi, yakni solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang,” ujar Dedy.
Untuk solusi jangka pendek, DPRD Konawe berencana melakukan koordinasi dan perundingan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, pihak kepolisian, serta instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam urusan perizinan tambang. Langkah ini ditempuh guna mencari ruang kebijakan agar aktivitas tambang pasir dapat kembali berjalan, setidaknya secara sementara, sambil proses perizinan tetap dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Solusi jangka pendeknya, kami akan mencoba membuka ruang komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait, agar ada kebijakan yang tidak merugikan masyarakat kecil, khususnya para sopir dump truk,” jelasnya.
Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, DPRD Konawe berkomitmen akan memanggil dinas teknis terkait, khususnya Dinas Pertambangan dan instansi yang menangani perizinan galian C. Tujuannya agar seluruh persoalan administrasi dan legalitas tambang dapat diselesaikan secara tuntas dan transparan.
“Untuk jangka panjang, kami akan memanggil dinas teknis terkait agar persoalan perizinan galian C ini menjadi jelas. Kami tidak ingin masalah seperti ini terus berulang dan menimbulkan keresahan, baik bagi sopir dump truk maupun pelaku usaha,” imbuh Dedy.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun persoalan tambang galian C secara teknis berada dalam lingkup kerja Komisi II DPRD Konawe, pihaknya tetap berupaya memfasilitasi komunikasi lintas komisi demi mencari solusi terbaik bagi semua pihak.
“Prinsipnya, DPRD ingin memastikan ada kepastian hukum, kejelasan kebijakan, dan komunikasi yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan para sopir. Dengan begitu, ke depan tidak ada lagi yang bekerja dalam kondisi was-was,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian. Para sopir berharap hasil hearing di DPRD Konawe benar-benar ditindaklanjuti dan menghasilkan keputusan konkret dalam waktu dekat. (Red/SO)
Komentar