SULTRAONE.com..KONAWE – LSM Forum pemerhati Hukum Dan Ham Sulawesi Tenggara Pemberitaan mengenai penggunaan rumah pribadi yang berdampak pada pembabatan lahan di kawasan mangrove seluas 3 hektare di Kecamatan Kambu, Kota Kendari telah memunculkan diskursus publik yang tidak lagi semata-mata bersifat privat, melainkan menyentuh dimensi kepentingan umum, khususnya dalam konteks perlindungan lingkungan hidup.
Pembangunan masjid dan gedung serbaguna ataupun Rumah sebagai hak individual yang dilindungi hukum sering kali dipersepsikan berada dalam ruang kebebasan personal, namun dalam praktiknya, penggunaan rumah pribadi tidak pernah sepenuhnya terlepas dari konsekuensi sosial dan ekologis.
Dalam perspektif hukum dan etika lingkungan, ruang privat tetap berada dalam batasan tanggung jawab publik. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa lingkungan hidup merupakan kepentingan bersama (common concern) yang harus dijaga lintas kepemilikan, lintas generasi, dan lintas kepentingan. Oleh karena itu, ketika rumah pribadi digunakan di lokasi yang memiliki nilai ekologis, kultural, atau sosial tertentu, maka muncul pertanyaan mendasar:
sampai sejauh mana kepentingan pribadi dapat dibenarkan ketika berpotensi mengganggu keberlanjutan lingkungan?
Dalam konteks hukum positif tidak selalu mampu menjawab seluruh problematika yang muncul, sehingga diperlukan pendekatan etika lingkungan sebagai lensa normatif tambahan untuk menilai kebenaran tindakan manusia terhadap alam.
Etika lingkungan menempatkan manusia bukan sebagai penguasa mutlak atas ruang hidupnya, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki kewajiban moral untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan demikian, konflik antara kepentingan pribadi dan pelestarian lingkungan tidak hanya merupakan persoalan legalitas, tetapi juga persoalan moralitas ekologis.
Etika lingkungan merupakan cabang filsafat moral yang membahas hubungan antara manusia dan lingkungan alam, khususnya mengenai tanggung jawab moral manusia terhadap alam dan ekosistem. Dalam konteks penggunaan rumah pribadi di lokasi tertentu, etika lingkungan berfungsi sebagai instrumen normatif untuk menilai apakah tindakan manusia dapat dibenarkan secara moral, terlepas dari ada atau tidaknya pelanggaran hukum positif.
Salah satu pendekatan utama dalam etika lingkungan adalah antroposentrisme, yang memandang alam terutama sebagai sarana pemenuhan kepentingan manusia. Dalam kerangka ini, penggunaan rumah pribadi cenderung dibenarkan sepanjang memberikan manfaat bagi pemiliknya dan tidak menimbulkan kerugian langsung bagi manusia lain.
Namun, pendekatan ini sering dikritik karena mengabaikan nilai intrinsik alam dan membuka ruang bagi eksploitasi lingkungan secara berlebihan.
Sebagai antitesis, berkembang pendekatan biosentrisme dan ekosentrisme yang menempatkan seluruh makhluk hidup dan ekosistem sebagai entitas yang memiliki nilai moral. Dalam perspektif ini, penggunaan rumah pribadi tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Rumah, meskipun bersifat privat, tetap berada dalam satu kesatuan ekosistem yang lebih luas, sehingga setiap aktivitas di dalamnya memiliki konsekuensi moral terhadap alam.
Etika lingkungan modern juga menekankan prinsip tanggung jawab antargenerasi, yaitu kewajiban moral generasi saat ini untuk menjaga lingkungan agar tetap layak diwariskan kepada generasi mendatang. Prinsip ini menjadi sangat relevan ketika penggunaan rumah pribadi berpotensi mengubah atau merusak lingkungan secara permanen.
Tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi jangka pendek dapat dinilai tidak etis apabila mengorbankan keberlanjutan lingkungan jangka panjang.
Selain itu, konsep keadilan ekologis (ecological justice) menggarisbawahi bahwa kerusakan lingkungan sering kali berdampak tidak merata, baik terhadap kelompok masyarakat tertentu maupun terhadap alam itu sendiri.
Dalam konteks pemberitaan, penggunaan rumah pribadi di lokasi tertentu dapat dipersoalkan secara etis apabila manfaatnya hanya dinikmati oleh individu, sementara risiko dan dampak lingkungannya ditanggung oleh masyarakat luas.
Dengan menggunakan kerangka etika lingkungan tersebut, konflik antara kepentingan pribadi dan pelestarian lingkungan tidak dipahami semata sebagai persoalan legalitas, melainkan sebagai persoalan moral kolektif.
Etika lingkungan mendorong pergeseran paradigma dari “hak untuk menggunakan” menjadi “tanggung jawab untuk menjaga”. Kerangka ini menjadi dasar analisis kritis pada tahap berikutnya, ketika norma hukum lingkungan dikaji dan dipertautkan dengan dimensi etis.
Hukum Lingkungan yang Relevan
Dalam konteks hukum Indonesia, penggunaan rumah pribadi tidak dapat dilepaskan dari kerangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus kewajiban untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pasal 67 UU PPLH secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan ini berlaku universal, tanpa membedakan apakah aktivitas tersebut dilakukan di ruang publik atau ruang privat.
Dengan demikian, penggunaan rumah pribadi tetap berada dalam koridor tanggung jawab hukum lingkungan.
Selain UU PPLH, aspek penataan ruang juga menjadi instrumen hukum penting dalam menilai penggunaan rumah pribadi di lokasi tertentu.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Apabila rumah pribadi berada di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan cagar budaya, atau kawasan dengan fungsi ekologis tertentu, maka pemanfaatannya tidak dapat dilakukan secara bebas meskipun secara formal merupakan hak milik.
Lebih lanjut, hukum lingkungan Indonesia mengenal prinsip pencegahan (precautionary principle) dan pembangunan berkelanjutan. Prinsip ini mengharuskan setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan untuk dilakukan secara hati-hati, bahkan sebelum dampak tersebut benar-benar terjadi.
Dalam konteks pemberitaan, ketiadaan informasi mengenai analisis dampak lingkungan atau izin pemanfaatan ruang dapat dipandang sebagai celah hukum yang patut dikritisi.
Aspek perizinan lingkungan juga relevan, terutama apabila penggunaan rumah pribadi melibatkan aktivitas yang melampaui fungsi hunian biasa, seperti kegiatan komersial, publik, atau aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan.
Berdasarkan peraturan perundang-undangan, perubahan fungsi bangunan atau kegiatan tertentu dapat mewajibkan adanya persetujuan lingkungan, termasuk dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
Dengan demikian, dari sudut pandang hukum lingkungan, kepemilikan rumah pribadi tidak bersifat absolut. Hak milik atas tanah dan bangunan dibatasi oleh fungsi sosial dan kepentingan lingkungan hidup.
Hukum positif memberikan kerangka normatif yang jelas bahwa ruang privat sekalipun tetap tunduk pada prinsip perlindungan lingkungan, meskipun dalam praktiknya penegakan hukum sering kali menghadapi tantangan pembuktian dan pengawasan.
Pertautan Kepentingan Pribadi dan Kepentingan Pelestarian Lingkungan
Konflik antara kepentingan pribadi dan pelestarian lingkungan merupakan problem klasik dalam hukum dan etika lingkungan.
Dalam konteks penggunaan rumah pribadi di lokasi tertentu, konflik ini muncul ketika hak individual atas kepemilikan dan pemanfaatan rumah berhadapan langsung dengan kepentingan kolektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Dari perspektif hukum, hak atas rumah pribadi merupakan bagian dari hak milik yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
Namun, hak tersebut tidak bersifat mutlak. Hukum Indonesia secara konsisten menempatkan hak milik dalam kerangka fungsi sosial, yang berarti bahwa penggunaan hak tersebut tidak boleh merugikan kepentingan umum, termasuk kepentingan lingkungan hidup.
Dengan demikian, ketika penggunaan rumah pribadi berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, hukum menyediakan dasar normatif untuk melakukan pembatasan.
Dari perspektif etika lingkungan, konflik ini bahkan lebih tajam. Etika lingkungan tidak hanya mempertanyakan legalitas tindakan, tetapi juga kepatutan moral dari penggunaan ruang privat yang berdampak pada ekosistem.
Dalam kerangka biosentris dan ekosentris, alam tidak diposisikan sebagai objek pasif yang dapat digunakan secara bebas, melainkan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik. Oleh karena itu, penggunaan rumah pribadi yang mengabaikan dampak ekologis dapat dipandang tidak etis, meskipun secara formal tidak melanggar hukum.
Pemberitaan yang menjadi dataset menunjukkan bahwa pembelaan atas penggunaan rumah pribadi sering kali berangkat dari argumen “hak pribadi” dan “kepemilikan sah”.
Namun, argumen ini cenderung mengabaikan fakta bahwa dampak lingkungan bersifat eksternalitas, yakni dampak yang dirasakan oleh pihak lain di luar pemilik rumah. Dalam kondisi demikian, kepentingan pribadi tidak lagi berdiri sendiri, melainkan masuk ke dalam ranah kepentingan publik.
Pertautan antara kepentingan pribadi dan kepentingan lingkungan juga memperlihatkan keterbatasan hukum positif dalam menjangkau dimensi etis. Tidak semua tindakan yang merugikan lingkungan secara moral dapat langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum.
Di sinilah etika lingkungan berfungsi sebagai pelengkap hukum, dengan menawarkan standar moral yang lebih progresif dan berorientasi pada keberlanjutan.
Dengan demikian, konflik ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan memilih salah satu kepentingan secara ekstrem. Pendekatan yang lebih tepat adalah menempatkan kepentingan pribadi dalam kerangka tanggung jawab ekologis, di mana hak individu tetap dihormati, tetapi dibatasi oleh kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Implikasi Etis dan Yuridis
Penggunaan rumah pribadi di lokasi tertentu, sebagaimana tercermin dalam dataset pemberitaan, menimbulkan implikasi yang tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga etis.
Kedua dimensi ini saling berkelindan dan memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipahami secara parsial hanya melalui kacamata hukum positif atau moralitas semata.
Dari sisi etika lingkungan, penggunaan rumah pribadi yang berpotensi menimbulkan gangguan atau perubahan lingkungan mengandung implikasi moral berupa tanggung jawab ekologis individu.
Pemilik rumah tidak lagi diposisikan sekadar sebagai subjek hukum, melainkan sebagai aktor moral yang tindakannya memiliki dampak ekologis. Dalam konteks ini, etika lingkungan menuntut adanya kesadaran bahwa ruang privat tetap berada dalam satu kesatuan ekosistem yang lebih luas.
Implikasi etis lainnya adalah munculnya tuntutan akuntabilitas moral, meskipun belum tentu terdapat pelanggaran hukum. Artinya, tindakan yang sah secara hukum belum tentu dapat dibenarkan secara etis apabila mengabaikan prinsip kehati-hatian, keadilan ekologis, dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa etika lingkungan berfungsi sebagai standar evaluatif yang lebih progresif dibandingkan hukum positif.
Dari sisi yuridis, penggunaan rumah pribadi tersebut menegaskan pentingnya penegasan batasan hak milik dalam kerangka hukum lingkungan.
Hukum memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan pengawasan, pembatasan, bahkan penindakan terhadap pemanfaatan ruang privat yang berpotensi merusak lingkungan. Implikasi ini relevan terutama dalam konteks penataan ruang, perizinan lingkungan, dan penegakan prinsip pencegahan.
Lebih jauh, kasus semacam ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat sinkronisasi antara hukum dan etika lingkungan. Hukum positif sering kali bergerak secara reaktif, sementara etika lingkungan bersifat preventif dan reflektif.
Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai etika lingkungan ke dalam kebijakan publik dan praktik penegakan hukum menjadi implikasi penting yang patut dipertimbangkan.
Dengan demikian, implikasi etis dan yuridis dari penggunaan rumah pribadi di lokasi tertentu menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup menuntut pendekatan multidimensi.
Tidak cukup hanya mengandalkan klaim legalitas atau kepemilikan pribadi, melainkan diperlukan kesadaran kolektif bahwa keberlanjutan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama.
Kesimpulan dan Refleksi Normatif
Berdasarkan analisis terhadap fakta pemberitaan, kerangka etika lingkungan, serta norma hukum lingkungan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa penggunaan rumah pribadi di lokasi tertentu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ekspresi hak individual.
Kepemilikan rumah, meskipun dilindungi secara hukum, tetap berada dalam batasan tanggung jawab sosial dan ekologis yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari komunitas dan ekosistem.
Konflik antara kepentingan pribadi dan pelestarian lingkungan menunjukkan bahwa hukum positif memiliki peran penting, namun belum selalu cukup untuk menjawab seluruh persoalan lingkungan.
Dalam kondisi tertentu, tindakan yang secara formal tidak melanggar hukum tetap dapat menimbulkan problem etis apabila mengabaikan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan keadilan ekologis. Oleh karena itu, etika lingkungan berfungsi sebagai pelengkap normatif yang memperkaya penilaian terhadap tindakan manusia dalam ruang privat.
Refleksi normatif dari tulisan ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dalam memandang hak milik dan penggunaan rumah pribadi. Hak tidak lagi dipahami sebagai kebebasan absolut, melainkan sebagai kewenangan yang dibatasi oleh kewajiban moral dan hukum untuk menjaga lingkungan hidup.
Dalam konteks ini, kepentingan pribadi harus ditempatkan dalam relasi yang seimbang dengan kepentingan kolektif dan keberlanjutan lingkungan.
Dengan demikian, penggunaan rumah pribadi di lokasi yang memiliki nilai ekologis tertentu menuntut kehati-hatian ekstra, baik dari perspektif hukum maupun etika. Kesadaran ekologis individu, penguatan norma hukum lingkungan, serta integrasi nilai etika lingkungan dalam kebijakan publik menjadi prasyarat penting untuk mencegah konflik serupa di masa mendatang.
Pada akhirnya, pelestarian lingkungan hidup tidak dapat dibebankan semata kepada negara atau masyarakat secara abstrak, melainkan juga menjadi tanggung jawab konkret setiap individu, termasuk dalam penggunaan ruang privat.
Ketika kepentingan pribadi dihadapkan pada etika pelestarian lingkungan, pilihan yang paling berkelanjutan adalah menempatkan hak individu dalam kerangka tanggung jawab ekologis demi keberlangsungan hidup bersama.
Oleh
Siti Misar abdul Jalil
Komentar