SULTRAONE.com.KONAWE – Mengawali kalender kerja tahun 2026, Bupati Konawe H. Yusran Akbar secara tegas menginstruksikan transformasi besar-besaran di tubuh birokrasi Pemerintah Kabupaten Konawe.
Langkah ini ditandai dengan pencanangan era “Dekade Kerja Nyata”, sebuah komitmen jangka panjang untuk menghadirkan pelayanan publik yang berdampak langsung dan dirasakan masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan Yusran Akbar di hadapan sekitar 12.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat memimpin apel perdana 2026 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Konawe, Senin (5/1/2026).
Dalam amanatnya, Bupati Yusran menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi titik balik bagi birokrasi Konawe—dari pola kerja yang cenderung seremonial menuju kerja nyata yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Tahun 2026 bukan lagi ruang untuk seremonial belaka. Ini saatnya kerja nyata, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” tegas Yusran dengan nada penuh penekanan.
Didampingi Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim dan Sekretaris Daerah Dr. Ferdinand, Bupati Yusran menguraikan roadmap ambisius pembangunan birokrasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Salah satu instruksi strategis yang menjadi sorotan adalah perintah langsung kepada BKPSDM Konawe untuk menuntaskan redistribusi pegawai. Penempatan ASN tidak lagi boleh terkonsentrasi di pusat kota, melainkan harus merata hingga ke pelosok kecamatan.
Langkah ini, menurut Yusran, menjadi kunci utama dalam memastikan pelayanan publik benar-benar hadir di tengah masyarakat, transparan, cepat, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).
“ASN adalah pelayan masyarakat, bukan pihak yang harus dilayani. Negara hadir lewat kinerja kita,” ujarnya
Transformasi birokrasi ini juga menjadi bagian dari persiapan strategis menyambut kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dijadwalkan hadir di Konawe pada Maret 2026.
Presiden RI direncanakan akan meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Sorue, sebuah proyek nasional yang diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi pesisir sekaligus instrumen penting dalam menekan angka kemiskinan di Kabupaten Konawe.
Bagi Bupati Yusran, kehadiran Kepala Negara bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ujian nyata bagi profesionalisme dan mentalitas pelayanan ASN Konawe.
“Kehadiran Presiden adalah cermin. Dari situlah publik menilai apakah ASN Konawe siap melayani dengan baik atau tidak,” katanya.
Empat Poin Strategis Panduan Kerja 2026
Sebagai panduan kerja sepanjang tahun 2026, Bupati Konawe merumuskan empat poin strategis yang wajib menjadi pedoman seluruh perangkat daerah, yakni:
Penyelesaian administrasi akhir tahun secara tuntas dan tepat waktu
Pemerataan penempatan pegawai hingga ke pelosok kecamatan dan desa
Penguatan budaya kerja yang jujur, sederhana, dan bertanggung jawab
Peningkatan kecepatan, keramahan, serta kualitas layanan publik
Keempat poin tersebut diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi Konawe menjadi lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada hasil.
Apel perdana 2026 ini ditutup dengan ajakan reflektif dari Bupati Yusran Akbar kepada seluruh ASN dan PPPK agar bekerja tidak sekadar menggugurkan kewajiban, tetapi dengan hati dan integritas.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan visi Konawe Bersahaja—Maju, Adil, Sejahtera, dan Harmonis hanya dapat dicapai melalui konsistensi kerja nyata dan kesadaran moral seluruh aparatur pemerintah.
“Mari kita bekerja dengan hati, karena dari tangan kita masa depan Konawe ditentukan,” pungkasnya.
Dengan pencanangan Dekade Kerja Nyata, Pemerintah Kabupaten Konawe menegaskan komitmennya menjadikan 2026 sebagai tahun awal reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan berpihak sepenuhnya kepada rakyat.(Red/SO)
Komentar