SultraOne.Com, Kendari – Simpang siurnya informasi terkait masuknya Orang Asing di Sultra oleh para instansi pemerintah sontak membuat gaduh di kalangan masyarakat Sultra. Pernyataan kedua lembaga terkait dalam Hal ini Kapolda Sultra dan Kemenkumham membuat publik binggung karena persepsi yang berbeda atas datangnya orang asing di sultra, pada minggu 16 Maret 2020.
Ketua Umum GPII sultra, Muhammad Apriaddin, dalam realesenya (17/3). Mengatakan sangat menyayangkan terhadap kesimpang siuran berita yang di ucapkan oleh kedua lembaga itu mungkin ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara instansi terkait penanganan virus covid-19 yg mematikan ini. Namun bukan itu bukan persoalanya, Pihaknya ingin adanya Pengelolaan informasi harus terkonfirmasi dan disetujui oleh isntansi yg diberi tanggung jawab agar berita yang keluar itu benar (Faktual).
“Pembentukan Satgas Bersama menjadi hal penting saat ini biar tak ada lagi pemberitaan yang membinggungkan masyarakat.” Harapnya.
Lanjutnya, GPII Sultra tidak dalam menyalahkan pemerintah dan instansi terkait, tapi menawarkan langkah responsif terkait Penanganan dan Pemberitaan yang faktual dan bisa dipertanggung jawabkan.
“Kami tidak dalam menyalahkan pemerintah dan instansi terkait tapi kami hanya menawarkan langkah responsif terkait Penanganan dan Pemberitaan yang faktual dan bisa dipertanggung jawabkan.” Tutupnya
Laporan : Redaksi
Komentar