SultraOne.Com, Konawe – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi perbandingan ke DPRD Konawe. Selasa, 11 Februari 2020.
Kunjungan legislator asal Kota Banjarbaru itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru Fadliansyah dan anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Banjarbaru. diterima langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Konawe, Rusdianto.
Wakil ketua II DPRD Konawe Rusdianto mengatakan, kunjungan legislator kota Banjarbaru didasari keinginan pemerintah kota Banjarbaru yang ingin mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di wilayah setempat. Dirinya menjelaskan, kewenangan DPRD Konawe hanya mencakup segmen pendidikan dasar (Dikdas), yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja.
“Terkait pembangunan SLTA itu kita sudah tidak pernah lagi anggarkan. Entah itu pengerjaan fisik maupun operasionalnya. Sebab kita pastikan kalau itu dilakukan, kita tidak akan lagi mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah empat kali diraih pemkab Konawe secara berturut-turut,” ujar Rusdianto, kemarin.
Ketua DPC PDIP Konawe itu menambahkan, ada satu polemik yang terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif kota Banjarbaru terkait keinginan pemkab setempat mendirikan SLTA di wilayah mereka. 
Lanjutnya, Legislator kota Banjarbaru sedang mencari tahu kabupaten/kota mana saja yang pernah mengalami kejadian serupa. Serta, meminta formulasi pengurusannya seperti apa. Selain itu, lanjut Rusdianto, dalam kunjungan tersebut kedua pihak juga saling bertukar pikiran mengenai fungsi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD masing-masing.
“Secara umum, AKD DPRD Kota Banjarbaru sama dengan yang ada di Konawe. Hanya ada satu yang kita perjelas yakni fungsi Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Saya terangkan bahwa di DPRD Konawe, Bamus bekerja secara profesional dan sesuai tupoksi. Anggota Bamus DPRD Konawe ada 12 orang ditambah ex-officio yang berasal dari pimpinan Dewan,” ungkap legislator Konawe dua periode itu. (**)
Komentar