SULTRAONE.com.KONUT – Sejumlah Ormas di Kabupaten Konawe Utara, menyorot kepemimpinan Bupati Konawe Utara, Ruksamin yang di nilai, tidak pro terhadap kesejahteraan rakyat.
Kritikan tersebut datang, saat Aksi unjuk rasa, beberapa waktu lalu, yang di gelar Laskar Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (LANTIK), yang mensinyalir banyaknya polemik dan tidak sejalan dengan program selama pemerintahan Bupati Konawe Utara saat ini.
“Sudah Tiga tahun masa pemerintahan Ruksamin masih melahirkan tanda tanya besar tentang upaya mensejahterakan masyarakanya sesuai dengan Visi dan Misi pemerintahan KONASARA (Konawe Utara Sejahtera Dan Beradab). Tutur Abdi Satya.SH selaku Sekretaria Umum Lantik Sultra.
Pemerintahan Ruksamin, selaku Bupati Konawe Utara, dinilai gagal dan tidak dapat melaksanakan amanah Konstitusi, sesuai dengan prinsip clean and good governance. Hal Ini di buktikan dengan nilai Laporan Kinerja Pemerintahan (LAKIP) Konawe Utara oleh MENDAGRI yang Angkanya Nol.
Datang dari Civitas muda Oscar Talelahi, mengungkapkan dari sekian banyaknya program kerja, Pasangan Ruksamin dan Raup yang dinilai gagal.
“Program penanaman Jagung yang berdampak pada sertifikat masyarakat yang telah digadaikan di Bank BPD guna pembukaan lahan, program Kampung Inggris yang tidak jelas sumber dananya dalam APBD ( Menggunakan Dana Bos APBN) serta terindikasi tidak jelas pengelolaannya dan tidak jelas pertanggung jawabannya (Siluman),” Ujar Oscar.
Dari rincian data temuan kejanggalan pembangunan infrastruktur, Pasangan Bupati Konawe Utara dan Wakil Bupati Konawe Utara, yang memiliki Akronim KONASARA, tersebut banyak menuai masalah.
“Pembangunan pondok pesantren Hasmuddin Hansmawandi di Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano sebesar Rp 200.000.000 yang tidak digunakan sesuai peruntukannya (fiktif), polemik sewa alat berat Dinas PU yang diduga tidak disetorkan ke kas daerah sebagaimana mestinya oleh salah satu Oknum ASN lingkup Kab Konawe Utara.
Indikasi Mark Up anggaran dalam penyusunan profile Desa dari 159 Desa secara serentak melalui dana desa (DD) APBN yang diduga dilakukan oleh oknum orang terdekat Bupati yang terindikasi merugikan keuangan Negara 2 Milyar rupiah, indikasi Korupsi dalam penyertaan dana APBD di BPJS Kesehatan Konawe Utara tahun anggaran 2016 dan 2017.
Indikasi Gratifikasi PT KMS 27 sebesar Rp 2.000.000.000 kepada PEMDA Konawe Utara yang diduga digunakan untuk biaya perjalanan Bupati dan rombongannya ke Korea Selatan,” Ungkap Oscar Telelahi.
Sejumlah Ormas tersenut berjanji akan membawa persoalan ikeranah Hukum guna menuntaskan segala Polemik yang terjadi Di Kabupaten Konawe Utara, Mantap Antoni Surumaindo selaku Korlap Aksi Unjuk Rasa.
Penulis : SRM/SultraOne
Komentar