KENDARI,SultraOne– Guna menekan meningkatnya kekerasan terhadap anak dan perempuan, Rumpun Perempuan Sultra (RPS), melakukan pemetaan aktor organisasi strategis, dengan melibatkan beberap stakeholder yang dianggap memiliki peran penting dalm pencegahan.
Diantaranya, Alpen, LBH, UHO, IAIN, UMK, forum konstituen dan Fatayat NU serta media. Melalui agenda tersebut, semua stakholder yang hadir menyamakan persepsi soal permasalahan perempuan dan anak di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Direktur RPS, Husnawati mengungkapkan, kini pihaknya merupakan salah satu NGO yang selama ini konsisten memberikan penguatan kepada perempuan dan anak. Program ini pula hasil kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Menurutnya, semua program penguatan kapasitas yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui seperti apa kebijakan dalam memberikan perlindungan, penganggaran, lalu fungsi pengawasan atas implementasi kebijakan tersebut.
“Makanya, hari ini kita lakukan pembuatan tools dan pemetaan aktor organisasi strategis Sultra, supaya kita semua bisa mengambil peran dalam mengantisipasi kasus kekerasan perempuan dan anak,” ujarnya.
Pada dasarnya, kata Husnawati, dalam MDGS, program yang berkaitan dengan perempuan dan anak ini memang masih tertinggal jauh. Olehnya itu, hal ini masuk dalam program Presiden Jokowi dengan konsep Nawacita.
Tujuan pembangunan berkelanjutan yakni menghapus kemisikinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan dan kesejahteraan, kualitas pendidikan yang baik, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi dan masih banyak lagi.
Berdasarkan pengamatan RPS, program penguatan kapasitas digolongkan dalam beberapa level. Seperti kategori lemah, dimana semua bekerja berdasarkan program yang ada, namun tidak ada bukti pelibatan pemerintah terkait isu tematik yang menjadi fokus.
Kemudian ada juga kegiatan namun keterlibatan dengan pembuat kebijakan dalam isu tematik, tapi tidak ada bukti hal tersebut telah mempengaruhi pembuatan peraturan, kebijakan dan anggaran. Lalu untuk moderat meliputi ada kegiatan keterlibatan mitra dan oengaruhnya terhadap keputusan regulasi, serta kebijakan pemimpin lokal, tidak ada bukti alokasi anggaran atau sumber daya yang signifikan yang tercermin dalam keputusan tersebut serta masih terjadi ketimpangan yang signifikan.
“Salah satu solusi untuk mengurangi angka kekerasan, yakni melalui meningkatkan kepemimpinan perempuan,”ungkapnya.
Melalui kegiatan tersebut, RPS bersama stakholder yang hadir melakukan pemetaan untuk melahirkan kebijakan atau regulasi, program dan anggaran. Adapaun pemetaannya yakni diawali dengan kemitraan perguruan tinggi, OMS dan media, kemudian organisasi melakukan analisa situasi, pemahaman soal hak perempuan dan anak, tindakan prepentif, keterlibatan stak holder, dan pelibatan publikasi media.(Fdh/SultraOne)
Komentar