oleh

Ratusan Mahasiswa FTIP Mengadu ke Dewan Terkait Peleburan Fakultasnya

KENDARI,SultraOne – Peleburan beberapa fakultas di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari terus mendapatkan protes dari peserta ribuan mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) yang akan dikembalikan ke fakultas induknya.

Aksi protes tersebut pula mereka adukan ke DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Ketua Forum Alumni FTIP, Puspa Bayu Nugraha STP mengungkapkan, aksi demonstrasi ini juga membawa mosi tidak percaya terhadap UHO Kendari

Olehnya itu pihaknya mendesak DPRD Provinsi Sultra untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) alias hearing bersama UHO.

“Kami juga mendesak anggota DPRD Provinsi Sultra, agar meengkomunikasikan dan mengkonsultasikan persoalan ini ke pihak Kemenriset Dikti dan UHO,” ujarnya saat menggelar aksi di gedung DPRD Prov Sultra, Selasa 28 November 2017.

Bayu menerangkan, apabila moratorium yang berdampak pada peleburan fakultas tersebut dilaksanakan, maka alumni FTIP bisa diibaratkan lahir tanpa ibu. Sebab, dikemudian hari akan memberikan dampak negatif kepada para alumni, karena bergelar Sarjana Teknologi Pertanian (STP), namun tak memiliki Fakultas.

“FTIP ini kan sudah dikatakan bahwa telah berkemandirian, tapi mengapa harus dileburkan? Ada apa sebenarnya. Informasi yang saya dengar, bahwa mahasiswa FTIP yang terdaftar di Kemenriset Dikti hanya sekitar 100 lebih, tapi kenyataannya kan saat ini berjumlah 1200 peserta didik,” beber angkatan 2009 ini.

Korlap massa aksi, Muhamad Abas secara tegas meneriakan penolakannya terhadap pengembalian FTIP ke fakultas pemekarnya sesuai dengan surat keputusan Kementerian Riset Teknoligi dan Pendidikan Tinggi (Kemenriset Dikti).

Selain itu, pihaknya juga mendesak Presiden Jokowidodo untuk memberi ruang bagi perkembangan keilmuan, pada lembaga pendidikan tinggi berbasis teknolgi dan industri pertanian, demi terwujudnya kemandirian sosial ekonomi berbasis teknologi industri pertanian bagi masyarakat Sultra.

“Kami juga mendesak DPR RI mengevaluasi tiga tahun masa kerja Presiden Jokowidodo, dalam Nawacitanya terhadap pendidikan,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi IV, Muhamad Jafar mengatakan, mencermati dinamika yang ada akhir-akhir ini, pihaknya turut berempati apabila peleburan tersebut tetap dilaksanakan pihak Kemeriset Dikti.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya menerima aspirasi tersebut kemudian akan dilakukan komunikasi ke pimpinan tertinggi di dewan, agar tuntutan masa aksi bisa dilanjutkan ke pihak Kementiset Dikti.

Muhamad Jafar juga menambahkan, bahwa persoalan ini akan menjadi tugas bagi komisi yang membidangi pendidikan tersebut, untuk mengkomunikasikan persoalan tersebut ke pihak Kemenriset Dikti.

Olehnya itu dirinya berharap agar ada perwakilan mahasiswa yang turut hadir dalam upaya konsultasi tersebut.

“Pada dasarnya, semua yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa akan saya sampaikan kepada pimpinan. Apakah nantinya akan dilakukan hearing atau tidak, nanti pasti akan kami sampaikan ke adik-adik,” ujar Muhamad Jafar.(Fdh/SultraOne)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *