SultraOne.com.Konawe – BPMD dan Dinsos kab.Konawe gelar kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Bansos dan pengelolaan DTKS dalam melakukan graduasi data penerima bantuan sosial (bansos), semisal Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kades lebih tahu persis mana warganya yang layak menerima bansos dari pemerintah,termasuk, warga yang ekonominya meningkat dan mesti di graduasi dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebab itu, Dinas Sosial (Dinsos) Konawe meminta kades lebih proaktif dalam melakukan verifikasi terhadap warganya yang diusulkan menerima bansos dari pemerintah.
Hal itu menjadi penekanan Kepala Dinsos Konawe Agus Suyono, saat pertemuan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Keni Yuga Permana serta perwakilan kades se-Konawe
Agus Suyono mengatakan, lewat pertemuan itu, pihaknya ingin lebih menyamakan persepsi terkait petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pengelolaan bansos di Konawe.
“Kades mesti lebih terlibat, begitu juga pendamping di desa,utamanya untuk program reguler dari Kementerian Sosial (Kemensos), yakni PKH dan BPNT,” ungkapnya
Terkait Daya Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Agus Suyono juga menerangkan kades dan pendamping di tingkat desa perlu meningkatkan sinergi. Utamanya, dalam hal mengevaluasi tentang pelaksanaan bansos itu sendiri. Baik itu KPM penerimanya agar tepat sasaran, ataupun bahkan mungkin ada warga yang punya posisi sama, tapi belum mendapatkan bansos itu sendiri.
“Tentang pendataan itu, memang awalnya dari desa,yang tau warga di desa itu kan pasti kades. Hanya memang selama ini ada keterbatasan informasi, sehingga mereka belum terlalu maksimal mengetahuinya,lewat pertemuan ini kita semua bisa memahami dasar-dasar hukum tentang verifikasi dan validasi penerima bansos,” imbuh Agus Suyono.
Laporan : Mahmud.Tahir
Komentar