SultraOne.Com, Konawe – Konsorsium Forum bersatu masyarakat pro investasi, menggelar aksi damai di kantor DPRD Kabupaten Konawe, mendukung PT. Multi Bumi Sejahtera (MBS) mempertanyakan izin dispensasi PT. MBS.. Senin(20/07/2020).
Imran leru dalam penegasannya, bahwa PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) dalam pergerakan pemuatannya ore nikel sudah memenuhi semua unsur legalitas yg di perlukan.
“Jadi sangat naif jika ada kelompok masyarakat yg kemudian hari ini muncul mempertanyakan legalitas tersebut”.
“Apa lagi sampai di sertai dengan aksi, normatifnya jika ada kelompok yang masih meragukan keabsahan holingnya PT. Multi Bumi Sejahtera (MBS) tersebut harusnya kelompok itu melakukan konfirmasi pada menejemen perusahaan,”jelasnya.
Lebih lanjutnya Imran leru menegaskan jika konsorsium tetap bergerak hari ini maka kami sebagai masa yang pro terhadap investasi terpaksa akan melakukan mobilisasi massa.
“Aksi ini dibangun dalam rangka mengkanter beberapa isu yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin melihat atau membedakan proses investasi di bumi konawe,” ujar Imran leru saat ditemui awak media
Lanjut Imran leru, proses investasi secara konsekuensi akan mengurangi pengangguran dan memberikan pendapatan perkapita yang konsekuensi nya memberikan kesejahteraan lokal baik Kecamatan Amonggedo maupun masyarakat Konawe secara umum.
Imran leru juga menegaskan bahwa lembaga konsorsium yang melakukan aksi hari ini yang mempertanyakan izin dispensasi PT. MBS.
“Kami sampaikan bahwa PT MBS sangat lengkap isinnya sehingga tidak ada ruang secara konstitusional, tdk ada ruang yang kemudian untuk kelompok-kelompok tertentu mempertanyakan persoalan tersebut, Naifnya adalah kenapa kemudian hanya PT. MBS yang dipertanyakan isinnya knpa PT. ST Nickel tidak dipertanyakan isinnya,” ucapnya.
“Oleh karena itu apa bila ada gerakan-gerakan lagi yang mengatas namakan elemen masyarakat yang coba mempertanyakan tentang legalitas PT. MBS maka lagi-lagi kami dari kelompok masyarakat bersatu akan membangun gerakan ulang lagi terkait persoalan tersebut yang jelas bahwa ketika investasi di bumi konawe diganggu maka kami akan bergerak,” bebernya.
Imran leru menambahkan, ketika ada masa yang kontra terhadap PT. MBS, harusnya DPRD memposisikan diri untuk menjawab persoalan tersebut bukan kemudian lagi mengundang yang pro investasi, harus nya mereka langsung menjawab.
“DPRD harusnya secara obyektif melihat persoalan tersebut bahwa agenda hering bukan penyelesaian yang paling efektif karena DPRD pernah menegaskan bahwa mereka pernah turun di PT MBS, seharusnya mereka ketika turun investigasi di PT MBS terkait izin-izin tersebut,” kata Imran Leru.
Imran leru menegaskan, PT. MBS dan menejemen dibawah nya tidak pernah takut untuk melakukan agenda hering tetapi kita harus ingat ada waktu dan energi yang terbuang.
“Investasi itu sendiri telah membuka lapangan kerja lokal, yang konsekwensinya meningkatkan pendapatan incam perkapita dan kesehjateraan masyarakat lokal,”
Harusnya dgn hadirnya PT. MBS yang bergerak di investasi perlu di apresiasi karena dengan sendirinya telah memberikan sumbangsi bagi pendapatan negara dan daerah, apalagi ditengah pandemik sekarang ini, susahnya mendapatkan pekerjaan,” pungkas kordinator lapangan Imran leru.
Laporan : Redaksi
Komentar