SULTRAONE.com.KONAWE – Program Nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam hal ketahanan pangan dan Swasembada telah dilaksanakan serentak seluruh Indonesia,Selasa 21 Januari 2025,pelaksanaan program ini telah dilakukan di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara.
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaksanakan program Tanam Jagung Serentak Satu Juta Hektar di Perkebunan Kelapa Sawit PT TPM, Desa Anahinunu, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe.
Kegiatan ini merupakan hasil sinergi antara Polri, Kementerian Pertanian RI, Pemerintah Provinsi Sultra, Pemerintah Kabupaten Konawe, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Perum Perhutani, pihak swasta, dan petani lokal.
Kapolda Sultra, Brigjen Dwi Irianto, dalam sambutannya mengatakan bahwa program Tanam Jagung Serentak Satu Juta Hektar adalah inisiatif Polri bersama Kementerian Pertanian untuk mendukung swasembada pangan nasional.
“Program ini adalah wujud nyata kolaborasi lintas sektor. Saat ini, kami telah memverifikasi 508 hektar lahan tanam jagung, dan sebanyak 75 hektar lahan sudah siap untuk ditanami,” ujarnya.
Jenderal bintang dua itu menekankan pentingnya keberlanjutan program ini agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi mampu memberikan hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat di masa mendatang. Polri kini tidak hanya fokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga terjun di sektor lain seperti pertanian, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga optimistis bahwa program satu juta hektar jagung ini dapat memperkuat kedaulatan pangan Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing negara di kancah global.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam program ini. Semoga semangat ini terus terjaga,” tutupnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pj Bupati Konawe Stanley, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, Sekda Konawe Ferdinand Sapan, serta perwakilan dari TNI, Polri, dan sejumlah instansi terkait lainnya.(Red/SO)
Komentar