MUNA BARAT.SULTRAONE.com – Sehari sebelum jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra), calon Gubernur dari nomor urut tiga Rusda Mahmud sudah lebih dulu tiba di pulau-pulau terkecil yang ada di Muna Barat (Mubar).
Dengan menggunakan speed bermerek sultra cepat 01, Rusda Mahmud berangkat dari Kota Kendari lebih cepat sehari dari jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, sebab ia ingin langsung mendengar aspirasi dari masyarakat di kepulauan secara real.
“Beliau sangat ingin melihat dan mendengar langsung aspirasi masyarakat dan keadaan sesungguhnya di pulau-pulau ini, beliau tidak peduli dengan wajib pilih yang kecil karena semua wilayah Sultra adalah wajib untuk diketahui keluhannya,” ungkap Uki, selaku LO pemenangan RM-SK.
Saat tiba di Pula Tobea mantan Bupati Kolaka Utara dua periode ini dijamu oleh masyarakat nelayan.
“Dulunya pulau ini adalah kawasan perkebunan kelapa sawit. Saya bersyukur satu dekade lalu mereka bebas dari itu dan kembali menekuni sektor perikanan dan rumput laut. Kawasan ini memiliki potensi berkembang karena berada di jalur yang mudah diakses,” pungkas Rusda.
Dari tobea, rombongan bergeser menuju Pulau Tasipi. Pulau yang luasnya tidak lebih dari 3 Ha. Pulau Tanpa sumber air tawar permanen, Jaringan telekomunikasi dan akses listrik swadaya.
Rute selanjutnya adalah pulau Balu, Pulau Mandiken yang hampir seluruh daratannya adalah hamparan pasir putih, Kemudian Pulau Santigi, Pulau Tiga dan terakhir Pulau Bero.
Meskipun tetap dengan pola kampanye “tanpa janjinya”, RM dan tim telah memetakan beberapa solusi untuk memajukan kawasan tersebut. Menurutnya, pontensi yang dimiliki pulua-pulau yang ada di Muna Barat ini dapat dikembangkan dengan membangun cluster-cluster wisata baru di Sultra.
“Beberapa persoalan yang mungkin perlu menjadi prioritas adalah akses listrik. Ada gelombang laut, angin, dan matahari yang bisa menjadi sumber energi ekstraktif. Akses air bersih dan sanitasi juga masih menjadi kendala di beberapa pulau,” bebernya.
“Pemerintah bisa menyediakan unit-unit komunal untuk dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Tapi sementara kami belum bisa menjanjikan lebih dari itu. Semua perlu observasi dan perencanaan teknis yang hanya bisa dilakukan oleh pemerintah,” tambahnya.
Saat bertemu dengan para nelayan, Rusda menadapatkan banyak keluhan terkait maraknya penangkapan ikan dari luar dengan tehnologi mumpuni yang merusak ekosistem mata pencaharian masyarakat nelayan.
Ia mengatakan jika hal tersebut sudah menjadi konflik yang berkepanjangan dan harus ada solus cerdas dari pemerintah untuk melindungi masyarakat nelayan kecil.
“Ini konflik lama sebenarnya dan cenderung akan berlangsung lama jika tidak ada solusi bijaksana untuk melindungi hak mereka . Mengingat posisi kepulauan tiworo yang berada di selat strategis,” tutupnya.
Penulis : FDH/sultraOne
Komentar