SULTRAONE.com.KOLAKA – Organisasi Masyarakat Adat (Ormas Adat) Mekongga akhirnya angkat bicara terkait insiden yang terjadi di kilometer 12 kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) pada Jumat (10/4/2026).
Mereka menegaskan bahwa konflik dengan karyawan PT Tosida Indonesia tersebut merupakan gerakan spontanitas, tanpa adanya unsur pengorganisasian maupun mobilisasi pihak tertentu.
Ketua Tamalaki Wuta Kalosara Sultra, Mansiral Usman, menjelaskan bahwa kehadiran Ormas Adat di lokasi kejadian dipicu oleh informasi adanya penutupan akses jalan oleh karyawan PT Tosida Indonesia.
Penutupan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas usaha masyarakat adat yang selama ini menjadi mitra di kawasan industri tersebut.
“Ormas adat ini memiliki usaha mandiri dan menjadi bagian dari mitra di kawasan PT IPIP. Ketika akses jalan ditutup, tentu aktivitas mereka terganggu. Dari situlah muncul reaksi spontan untuk turun langsung ke lokasi,” ujar Mansiral, Minggu (12/4/2026).
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak direncanakan sebelumnya dan tidak melibatkan pihak luar. Menurutnya, tudingan adanya beking, sponsor, atau gerakan terorganisir sama sekali tidak benar.
“Tidak ada beking, tidak ada mobilisasi, dan tidak ada unsur terorganisasi. Ini murni reaksi spontan yang lahir dari kepentingan mempertahankan usaha kecil masyarakat adat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Mansiral juga menjelaskan bahwa kehadiran salah satu perusahaan mitra PT IPIP, yakni PT Master Pancang Pondasi (MPP), semata-mata untuk membantu menjaga situasi agar tetap kondusif. Perusahaan tersebut berupaya mengamankan anggota Ormas Adat agar tidak melakukan tindakan anarkis.
“Justru kehadiran mereka untuk memastikan situasi tidak memanas dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.
Saat ini, kondisi di kawasan kilometer 12 dilaporkan telah kembali normal. Aktivitas operasional di area tersebut sudah berjalan seperti biasa, dan seluruh pihak diminta untuk menahan diri demi menjaga stabilitas kawasan industri.
Mansiral menilai keberadaan PT IPIP sebagai bagian dari program strategis nasional memiliki dampak positif yang besar, tidak hanya bagi masyarakat Kolaka, tetapi juga bagi perekonomian daerah dan nasional.
“Ini adalah program hilirisasi dari Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Fokusnya jelas, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional. Karena itu, semua pihak harus bersatu menjaga investasi ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Ketua Ormas Adat Tamalaki Anoa Mekongga Sultra (TAM), Syamsul Rusdin. Ia mengungkapkan bahwa sejak kehadiran kawasan industri PT IPIP, puluhan ribu masyarakat lokal telah terserap sebagai tenaga kerja.
“Dampaknya sangat terasa. Angka pengangguran menurun, ekonomi masyarakat meningkat. Ini harus kita jaga bersama,” kata Syamsul.
Sebagai putra daerah asal Desa Sopura yang berada di kawasan langsung PSN, Syamsul menegaskan komitmen Ormas Adat untuk menjaga keberlangsungan investasi tersebut demi masa depan generasi mendatang.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa Ormas Adat tidak akan tinggal diam jika terjadi pelanggaran, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat lokal.
“Kami akan tetap mengawal. Jika ada pelanggaran hukum atau ketidaksesuaian dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal, tentu akan kami sikapi. Tapi peristiwa kemarin itu murni spontanitas, tidak ada yang menggerakkan,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan jalur hukum dalam menyelesaikan persoalan, serta menghormati perbedaan pandangan yang ada di tengah masyarakat.
“Konflik tidak akan membawa manfaat. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Yang kita butuhkan adalah kebersamaan untuk membangun masa depan yang lebih baik,” tutup Syamsul.
Dengan kondisi yang kini telah kembali kondusif, semua pihak diharapkan dapat terus bersinergi menjaga stabilitas kawasan industri sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.(Red)SO)
Komentar