SULTRAONE.com.Kendari — Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melakukan studi tiru dan studi banding ke Denpasar, Bali, di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang terpuruk, memantik gelombang kritik dari publik. Perjalanan tersebut dinilai tidak memiliki empati terhadap situasi fiskal daerah yang tengah dibayangi utang dan defisit.
Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus (IMALAK) Sulawesi Tenggara, Ali Sabarno, menyebut langkah Pemkot sebagai bentuk pemborosan dan kemewahan terselubung yang dibungkus dengan istilah perjalanan dinas.
“Sangat ironis. Saat daerah diterpa isu defisit dan masih menanggung utang ratusan miliar, pejabat Pemkot Kendari justru disinyalir berlibur di Bali dengan dalih perjalanan dinas. Ini tindakan tidak punya empati terhadap kondisi keuangan daerah maupun masyarakat,” tegas Ali Sabarno, Sabtu (25/10/2025).
Sebelumnya, Wali Kota Kendari mengakui adanya utang daerah sekitar Rp400 miliar, ditambah defisit anggaran Rp107 miliar pada tahun 2024. Kondisi tersebut seharusnya menjadi alarm agar pemerintah lebih selektif dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ali menilai penggunaan APBD untuk kegiatan tersebut sangat tidak etis dan bertolak belakang dengan semangat efisiensi anggaran.
“Ketika daerah sedang efisiensi, justru muncul perilaku hedon pejabat dengan dalih perjalanan kerja. Publik tidak bodoh. Masyarakat berhak tahu, apakah kegiatan itu benar-benar produktif atau hanya wisata terselubung,” ujarnya.
Ia juga mendesak DPRD Kota Kendari dan Inspektorat untuk melakukan audit transparan terhadap biaya perjalanan tersebut.
“Kami mendesak DPRD untuk tidak diam. Tugas mereka adalah mengawasi, bukan membiarkan anggaran habis untuk perjalanan tanpa manfaat nyata bagi warga Kota Kendari,” tambahnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahuriyanto Meronda, SP., MM., membenarkan adanya studi banding tersebut.
“Studi tiru soal penanganan sampah dan studi banding pelayanan publik digital melalui MPP oleh Dinas PTSP,” jelasnya saat dikonfirmasi, Sabtu (25/10/2025).
Sahuriyanto juga mengakui perjalanan tersebut dibiayai APBD.
“Perjalanan dinas luar daerah menggunakan APBD,” ucapnya.
Namun saat ditanya berapa banyak pejabat yang ikut, ia mengaku belum memegang data lengkap.
“Soal jumlah saya tidak tahu pasti, nanti dikonfirmasi ke pimpinan,” tutupnya
IMALAK menegaskan akan terus mengawal kasus ini sebagai bentuk kontrol publik terhadap penggunaan uang negara.
“Anggaran publik harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan wisata pejabat. Ini waktunya Pemkot Kendari berhenti hidup dalam euforia kekuasaan dan mulai peka terhadap realitas ekonomi daerah,” pungkas Ali.
Perjalanan ini kini menjadi sorotan karena dilakukan saat kondisi keuangan daerah berada pada titik kritis. Publik menunggu transparansi Pemkot Kendari terkait urgensi, hasil, dan biaya perjalanan tersebut
serta langkah pengawasan yang akan diambil DPRD dan aparat pengawas internal pemerintahan.(Red/SO)
Komentar