SULTRAONE.com.Kendari – Langkah tegas Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Hj. Sulaeha Sanusi, S.Pd., M.Si., dalam memperjuangkan nasib masyarakat kecil di wilayah tambang, menuai apresiasi luas dari berbagai kalangan. Surat resmi yang ia layangkan kepada PT Tambang Matarape Sejahtera (TMS) di Kabupaten Konawe Utara kini menjadi sorotan publik dan simbol keberanian wakil rakyat yang berpihak pada rakyatnya.
Surat tersebut, yang menyoroti persoalan pemberdayaan masyarakat lokal dan keterlibatan rakyat adat dalam aktivitas pertambangan, sempat menuai pro dan kontra. Namun belakangan, langkah Sulaeha justru dipuji karena dianggap sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap masyarakat yang selama ini terpinggirkan oleh kepentingan industri besar.
Pengacara senior asal Jakarta, Bahtiar Sitanggang, SH., CMLC., menyebut tindakan Sulaeha sebagai “panggilan nurani” yang patut diapresiasi, bukan disalahartikan sebagai intervensi.
> “Jika perusahaan itu belum menunaikan janji-janji dasarnya seperti menyelesaikan sengketa tanah, mempekerjakan anak negeri, atau menjalankan tanggung jawab sosial, maka sikap Hj. Sulaeha Sanusi adalah kewajiban moral, bukan pelanggaran,” tegas Bahtiar, Senin (6/10/2025).
Menurutnya, seorang anggota dewan justru wajib bersuara ketika rakyat yang diwakilinya menghadapi ketidakadilan. Ia menilai, surat yang dikirim Sulaeha kepada PT TMS merupakan bentuk empati dan tanggung jawab sosial seorang legislator yang memahami penderitaan masyarakat adat di wilayah tambang.
“Dia berani menyurati perusahaan tambang karena hati nuraninya terpanggil melihat rakyatnya terpinggirkan. Ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan,” ujar Bahtiar menegaskan.
Bahtiar juga menyerukan agar Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turun tangan menelusuri persoalan di wilayah izin usaha PT TMS. Ia menilai, langkah Sulaeha harus menjadi contoh moral dan politik bagi para wakil rakyat lain di Sulawesi Tenggara.
> “Kalau semua anggota DPRD Sultra berani bersikap seperti itu, niscaya kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat terwujud,” katanya.
Sikap berani Sulaeha Sanusi ini kembali menegaskan peran sejati lembaga legislatif sebagai pengawas dan pelindung rakyat, bukan sekadar lembaga formalitas yang diam terhadap penderitaan warga. Dukungan publik yang terus mengalir kepadanya menunjukkan bahwa rakyat masih menaruh harapan besar kepada wakil yang tulus memperjuangkan kepentingan mereka.
Kini, nama Hj. Sulaeha Sanusi bukan hanya dikenal sebagai politisi perempuan berpengaruh di Sultra, tetapi juga sebagai Kartini daerah yang berani bersuara untuk keadilan sosial. Pembelaan dari kalangan hukum nasional pun memperkuat posisi moralnya: bahwa perjuangan untuk masyarakat adat bukan sekadar pilihan politik, melainkan amanat konstitusi yang harus dihormati, bukan dibungkam.(Red/SO)
Komentar