SULTRAONE.com.Denpasar – Peran media sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat kini menghadapi tantangan serius. Pemerintah daerah dinilai semakin abai terhadap karya jurnalistik, sehingga komunikasi publik kian terputus.
Rudianto, CEO Media Letternews sekaligus Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bali, menilai fenomena ini terlihat dari minimnya publikasi berita pembangunan, sulitnya pejabat memberikan keterangan resmi, hingga sikap defensif terhadap kritik media.
“Alih-alih menjadikan kritik media sebagai bahan evaluasi, tidak jarang pemerintah daerah menganggap karya jurnalistik sebagai gangguan,” tegas Rudianto, Selasa (…).
Jurnalistik, Pilar Demokrasi yang Diabaikan
Menurutnya, pemerintah cenderung hanya menonjolkan keberhasilan, sementara janji-janji program yang belum terealisasi ditutupi. Kondisi ini berimbas pada meningkatnya kekecewaan publik hingga berujung pada aksi demonstrasi.
Padahal, kata Rudianto, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan capaian pembangunan, transparansi anggaran, serta dampak kebijakan kepada masyarakat. Mengabaikan jurnalistik sama saja dengan menutup saluran komunikasi dengan rakyat.
“Jika media tidak lagi dilibatkan, maka ruang gelap akan terbuka bagi praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Rangkul Media
Rudianto menekankan, pemerintah daerah seharusnya tidak alergi terhadap kritik media. Sebaliknya, media harus dipandang sebagai mitra strategis pembangunan.
“Kritik yang tajam bisa menjadi cermin perbaikan. Menghargai jurnalis bukan sekadar seremonial, tetapi dengan membuka akses informasi dan mengakui pers sebagai salah satu pilar demokrasi,” jelasnya.
Ia menutup dengan peringatan bahwa tanpa kemitraan dengan media, pembangunan hanya akan menjadi slogan kosong. “Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, utuh, dan berimbang—bukan sekadar narasi indah di atas laporan tahunan,” pungkasnya.(Red/SO)
Komentar