SultraOne.com.Konawe – Kesbangpol gelar kegiatan sosialisasi cegah dan deteksi dini konflik sosial menjelang Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 pada Lurah dan tokoh masyarakat se Kecamatan Unaaha,yang digelar di aula Kantor Kesbangpol Konawe
Senin (9/10/2023).
Kegiatan ini dihadiri Pemateri dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Polres Konawe.
Kepala Kesbangpol Konawe, Tery Indria mengatakan, sosialisasi ini terkait adanya persoalan di sejumlah titik wilayah di Kabupaten Konawe dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses Pemilu dan Pilkada 2024.
Lanjut Tery,Kita adakan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman terkait menjaga kekondusifan dalam wilayah masing-masing menjelang Pemilu dan Pemilukada dan wilayah yang bermasalah itu ada ruang tersendiri dalam penanganannya
Sementara itu, Koodinator Divisi Penanganan dan penyelesaian Sengketa Bawaslu Konawe, Restu Tebara dalam pemaparannya menyebut, strategi pihaknya dalam mencegah terjadinya konflik sosial dengan mengintesifkan sosialisasi edukasi pada publik terkait proses dan hasil pemilu atau pilkada.
Strategi lainnya adalah menetapkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP,dimana didalamnya ada sejumlah kecamatan yang memiliki IKP tinggi.
Beberapa wilayah kecamatan yang masuk dalam Indeks Kerawanan Pemilu tinggi atau IKP adalah Kecamatan Bondoala, Soropia, Uepai termasuk Kecamatan Routa.
“Dari data diatas maka peran pemerintah tingkat bawah seperti Kepala Desa dan Lurah sangat penting untuk menjaga terjadinya konflik sosial,” kata Restu.
Ditempat yang sama, Kasat Intelkam Polres Konawe, AKP Hartono, mengatakan pelanggaran netralitas kerap terjadi di masyarakat jelang Pemilu.
Hal itu disebabkan kurangnya pemahaman tentang Undang-Undang (UU) Pemilu itu sendiri.
Selain kurangnya pemahaman terhadap UU Pemilu, kata dia, persoalan ekonomi juga menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik sosial.
“Dengan persoalan diatas maka peran penting pemerintah sangat dibutuhkan,” jelasnya. (Red/SO)
Komentar