SultraOne.Com,BUTUR- Wakil ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) Ahmad Afif Darvin menduga ada mafia anggaran dalam proses sinkronisasi APBD Buton Utara Tahun 2023
Pernyataan Wakil Ketua DPRD Buton Utara bukan tanpa alasan, pasalnya hasil sinkronisasi APBD Buton Utara tahun 2023 tidak sesuai dengan hasil kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara
Menurut Afif, APBD Buton Utara tahun 2023 tidak sesuai dengan hasil paripurna dengan DPRD
“APDB Buton Utara tahun 2023 saat ini pada saat sinkronisasi sangat berbeda dengan hasil paripurna dan kami DPR bukan berniat menghalangi tetapi kami sudah mendudukan sesuai dengan aturan,” ungkap Afif dalam konferensi Persnya, 13 Januari 2023 di Aula rapat DPRD Butur
Ketua DPC PDIP Butur itu secara gamblang menyampaikan jika langkah yang dilakukan oleh TAPD melanggar hukum
“Menurut saya ini adalah dugaan pelanggaran mafia anggaran dan kemarin sudah sempat terjadi di Buton Utara sementara saya hari ini tidak mau hal itu terulang lagi,” timpalnya
Dalam kesempatan itu juga, Afif mempersilahkan kepada penegak hukum untuk segera turun
“Kalaupun pihak Kejaksaan Negeri dan pihal Polda Sultra dan Polres Buton Utara untuk turun silahkan turun karena ini sudah terlalu jauh tim TAPD mengambil langkah-langkah sampai kemarin mereka bersurat ke Provinsi tanpa meminta persetujuan dari DPRD,”tegasnya
Ketua DPC PDIP Buton Utara juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Masyarakat Buton Utara atas keterlambatan anggaran di Kabupaten Buton Utara
“Permohonan kami kepada seluruh Masyarakat Buton Utara kami sebagai DPRD keterlambatan anggaran bukan dari kami dan kami hanya memperjuangkan hak-hak masyarakat”. Tuturnya
Laporan: Wahid
Komentar