SultraOne.Com,BUTUR- Ketua Bidang Investigasi Forum Partisan Parlemen dan Penelitian Sulawesi Tenggara (FPP-SULTRA) Rusdianto SH meminta DPRD Buton Utara agar mempu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat
Pernyataan yang diungkapkan oleh Rusdianto, SH bukan tanpa alasan, pasalnya sejak awal sebelum masuk pembahasan KUA/PPAS APBD-P 2022 sudah melakukan koordinasi dengan pihak TAPD Kabupaten Buton Utara terkait proses penyelenggaraan pemerintahan 2 tahun terakhir ini
“Bahwa memang sejak awal sebelum masuk pembahasan KUA/PPAS APBD-P 2022 kami coba melakukan koordinasi walaupun sifatnya tidak formal karena kami mengawal betul proses implementasi Visi-Misi Rezim RIDHA ini,” tulis Rusdianto SH dalam rilis persny melalui pesan WhatApp, 2 Oktober 2022
Rusdianto menjelaskan sejauh ini pihkanya menilai masih banyak program OPD yang tidak sesuai dengan tujuan pemerintahn
“Kami menemukan masih belum optimalnya serta kurang sinkronnya program tiap OPD dengan tujuan Pemerintahan dan kami menduga penyebabnya adalah karena mayoritas OPD blum sepenuhnya memahami secara detail Visi-Misi Ridwan Zakariah-Ahali sehingga program yang di susun dan di sepakati bersama dengan DPRD sifatnya monoton dan stagnan” tegasnya
Lebih lanjut Rusdianto, yang juga Alumni HMI Cabang Kendari mengungkapkan terkait gejolak pemerintahan yang menjadi perhatian publik Buton Utara yakni maraknya mafia anggaran setiap pembahasan anggaran.
“Seingat saya sampai sekarang Kejaksaan Negeri Raha belum meng SP-3 kan dugaan tindak pidana korupsi Mafia Anggaran pada beberapa SKPD yang ada di Buton Utara Tahun 2021, dan akibat tidak adanya kepastian hukum dari kejari Raha maka tahun 2022 di duga perbuatan itu terulang lagi,” cetusnya
Menurut Dia, Buton Utara Fishing Tournament 2022 yang menjadi pusat perhatian publik karena di duga menggunakan anggaran APBD-P 2022
“Saya ingin mengulang kembali bahwa program ini benar apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Buton Utara bahwa tidak pernah mengetahui ada program ini karena memang pada proses pembahasan APBD-P 2022 yang kami ikuti teman teman di DPRD tidak pernah membahas anggaran itu, sehingga apabila tiba tiba muncul di publik ajang Lomba Fishing tournament Buton Utara 2022 ( lomba memancing ) dengan menggunakan anggaran APBD saya pikir ini adalah bentuk pelanggaran Perundang Undangan karena tidak pernah di bahas oleh DPRD, lebih tepatnya ada mafia Anggaran, sehingga kami meminta kepada Polres Buton Utara untuk memanggil Kepala Dinas Pariwisata Buton Utara, Tim TAPD Buton Utara dan Pimpinan DPRD terkait dugaan Mafia anggaran dimaksud,” imbuhnya
Rusdianto menegaskan dengan munculnya anggaran tiba-tiba seperti ini kemudian dilaksanakan sebaiknya DPRD Buton Utara di bubarkan saja karena sudah tidak berfungsi lagi, dan sejauh ini lomba memancing yang nantinya akan dilaksanakan belum menjadi hal yang prioritas karena di satu sisi bukan merupakan visi misi dari pemda disisi lain masih banyak ke butuhan rakyat buton utara yang menjerit akibat ancaman resesi dunia
“Jadi sebaiknya secara rasio publik kami minta di pertimbangkan karena ini adalah bentuk pemborosan serta tidak memiliki asas manfaat.” Tutupnya
Laporan: Redaksi
Komentar