SultraOne.Com, Butur – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi Buton Utara, Baebudi menegaskan tidak ada unsur politisasi dalam penyaluran bantuan UMKM.
Hal tersebut di sampaikan oleh Baebudi melalui pesan WhatAppnya kepada media Sultraone.com, Rabu 22 Oktober 2020.
Baebudi menegaskan, jika dinas koperasi kabupaten Buton Utara bekerja secara profesional dalam proses penyaluran bantuan UMKM.
“Dari awal saya sudah sampaikan bahwa dinas Koperasi bekerja secara profesional apa lagi mengenai bantuan UMKM,” tegas Baebudi.
Dirinya menyampaikan bahwa proses pendataan dan penyaluran bantuan UMKM di Buton Utara sudah sesuai mekanisme yang di tetapkan.
“Selama pengimputan data penerima bantuan ke Pusat tidak ada yang di tolak selama memenuhi persyaratan yang di tentukan dan prosesnya di Verifikasi langsung oleh BPKP dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk finalisasi data penerima bantuan UMKM,” tandasnya.
Baebudi menyebutkan, sampai dengan hari ini berdasarkan informasi dari pigak Bank BRI sudah ada 759 pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan UMKM.
“Menurut info dari BRI untuk sementara sudah ada 759 pelaku usaha yang mendapatkan bantuan dan tinggal menunggu undangan penerimaan,” paparnya.
Secara tegas Plt. Kadis Koperasi Buton Utara menyampaikan bahwa persoalan tudingan yang menyatakan bahwa Dinas koperasi melakukan politisasi terhadap bantuan UMKM itu tidak benar adanya.
“Persoalan tudingan saya politisasi bantuan UMKM itu tidak benar, karena selama ini saya dan personil bekerja prodesional dan semua di perlakukan sama, Jadi informasi itu tidak benar,” pungkasnya.
Laporan : Wahid
Komentar