SultraOne.Com, Konawe – Kepala BP2RD Konawe, Cici Ita Ristianti mengunhkapkan saat ini pihaknya tengah memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di semua sektor di Kabupaten Konawe. Senin, 15 Juni 2020.
Ditemui di ruangannya, Cici Ita Ristianti berkata, hampir tiga bulan terakhir ini di masa pandemi covid 19, penerimaan PAD Kabupaten Konawe sangat minim dari target.
“Yah, memang hampir tiga bulan terakhir ini kita ada kelonggaran tidak melakukan penagihan. Karena hampir merata di semua objek pajak PAD juga kekurangan penghasilan, diantaranya rumah makan dan perhotelan, serta pasar sentral. Sehingga kami sangat memaklumi dan memberikan kelonggaran,” paparnya.
Cici Ita Ristianti yang juga istri dari Wakil Bupati Konawe itu berkata, di masa new normal masa pandemi covid 19, pihaknya kembali menormalkan kegiatan penagihan dengan mengirim surat kepada wajib pajak. Serta memaksimalkan kembali alat kontrol pajak di rumah makan dan perhotelan.
Lanjutnya, selama tiga bulan terkahir ini , sektor PAD yang hanya bisa diandalkan yakni BPHTP, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) , sedangkan itu, kata dia, mayoritas pemasukan bersumber dari Kecamatan Morosi. Karena kegiatan investasi di daerah itu sampai saat ini masih terus berjalan normal.
“Kita bersyukur karena kegiatan investasi di Morosi sampai saat ini masih terus berjalan normal. Sehingga tidak mempengaruhi penarikan pajak kita. Dan hampir sebagian besar juga kegiatan penyelenggaran pemerintahan bisa berjalan karena pembiayaannya dari pemasukan PAD itu,” terangnya.
Menurutnya, sejak terjadi masa pandemi covid 19 ini ada penyesuaian target PAD di 9 Dinas yang menangani penarikan pajak. Namun khusus BP2RD, kata dia, pihaknya masih belum menurunkan target itu. Karena sampai saat ini ia masih optimis masih bisa mencapai target itu.
Jumlah target BP2RD itu sendiri sebesar Rp. 22 Miliar dari total Rp. 102 miliar target PAD se- Kabupaten Konawe.
Dikatakan , di masa tri wulan tahun anggaran berjalan ini , seharusnya semua SKPD yang bertanggung jawab soal PAD sudah mencapai 50 persen. Namun realisasinya sesuai data yang masuk rata-rata baru mencapai 10 persen.
Dinas yang dimaksud tidak termasuk BP2RD dan PTSP Konawe. Dan intansi yang belum masuk itu tinggal tiga Dinas yakni BLUD Unaaha, Dinkes dan Disperindakop setempat.
“Sampai sekarang anggaran PAD yang masuk itu Rp. 18 miliar, yakni Rp. 15 miliar itu bersumber dari Morosi. Sisanya Rp. 3 miliar itu dari penarikan PAD yang dilaksanakan di tempat lainnya,” tuturnya.
Laporan : Redaksi
Komentar