SultraOne.com, Jakarta – Seperti diketahui, Senin (06/05/2020) pada akun twitternya La Ode Muhammad Syarif menyoroti bantuan Gubernur Sultra Ali Mazi dengan mengunakan gambar yang ditempelkan pada pembungkus sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat.
Terkait dengan hal ini, Jaringan Mahasiswa Sultra Jakarta melalui Ardi Wijaya menilai sorotan LM. Syarif merupakan bentuk kepedulian terhadap pelayanan publik di Bumi Anoa. Bahwasanya, sesuatu hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin harus seminimal mungkin menghindari konflik kepentingan.
“Kebijakan yang baik harus dijalankan dengan prosedur yang baik agar menghindari tafsiran negatif dari kebijakan tersebut,” ujar Ardi Wijaya, Kamis (07/05/2020).
Selain itu, Ardi Wijaya menyayangkan jika cuitan LM Syarif dianggap sebagai sesuatu hal yang berlebihan dan momen untuk cari sensasi seperti yang dimuat pada laman salah satu media di Sultra. Apalagi, jika yang mengeluarkan komentar adalah seorang yang diduga Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jika hal itu terjadi, maka akan sangat berbahaya jika kerangka berfikir ASN seperti itu. Padahal sebagai birokrat, dia harusnya bisa lebih memahami etika birokrasi dalam pelayanan publik dan fokus menjalankan tugasnya sebagai ASN. Terkait hal ini, kita minta Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Sekda Provinsi Sultra untuk membina ASN yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku,”
Sementara itu, anggota Jaringan Mahasiswa Sultra Jakarta lainnya, Sabaruddin mengapresiasi bantuan yang disalurkan oleh pemerintah provinsi melalui Gubernur Sultra. Sebab, katanya, saat ini dibutuhkan oleh masyarakat ditengah wabah covid-19 yakni memang bantuan-bantuan yang sifatnya kebutuhan sehari-sehari terutama sembako. Hanya saja, ia sedikit menyayangkan bantuan itu harus dipasangi dengan foto Gubernur. Sebab, butuh waktu lama harus menunggu pembungkus dicetak kemudian bantuan disalurkan. Sementara, masyarakat butuh cepat mengingat wabah ini sudah sekitar 2 bulan lamanya.
“Selain itu, cetak pembungkus bantuan bergambar itu butuh biaya. Seharunya itu digunakan saja untuk pembelian bantuan sembako. Kalau alasannya label atau gambar Gubernur sengaja dipasangi untuk menghidari penyalahgunaan dilapangan, harusnya ini tidak terjadi kan sudah ada tim dilapangan yang akan membagikan bantuan tersebut kepada masyarakat sasaran. Saya kira tinggal kerja sama dengan pemerintah daerah atau Bupati/Walikota, bahkan sampai pada pelibatan pihak kepolisian, dengan begitu kekhawatiran penyalahgunaan tidak terjadi,” ungkap alumnus FEB UHO itu.
Sabarudin menambahkan, komentar LM Syarif pada akun media sosial twiter harusnya dianggap sebagai masukan bagi pemerintah dan tim Gubernur. Ia meyakini, LM Syarif dalam komentarnya tidak sedang mencari sensasi di Sultra seperti kementar yang dimuat salah satu media di sultra.
“Silahkan dicek pada akun twitter LM Syarif. Komentar yang sama juga pernah disampaikan pada kepala daerah di Indonesia yang memberikan bantuan ditengah wabah covid-19 dengan memasangi gambar. Saya kira kita tahu bersama, beliau (LM Syarif) merupakan mantan komisioner KPK yang memiliki reputasi yang sangat baik selama menjabat di lembaga anti rasuah teesebut
Terakhir sabarudin meminta kepada DPRD Sultra dengan melibatkan stekholders sampai pelibatan organsiasi masyarakat sipil untuk membentuk satgas pengawasan bantuan baik dari anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD maupun dari sumbangan pihak ketiga.
“Harus ada mekanisme pengawasan terutama bantuan-bantuan dari pihak ketiga. Dengan begitu, bantuan yang diberikan tersebut bisa sampai kepada masyarakat yang terdampak,” pungkasnya
Laporan : Redaksi
Komentar